KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong investor dan para pelaku keuangan syariah di Indonesia untuk terlibat dalam pembiayaan infrastruktur, khususnya dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pasalnya, masih ada jurang antara kebutuhan Indonesia dengan pembiayaan infrastruktur. "Karena itu, menerapkan pembiayaan berbasis syariah dalam KPBU merupakan platform alternatif yang baik untuk skala lokal maupun global” ujar Sri Mulyani seperti yang tertera dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Rabu (10/10).

Menurut Sri Mulyani, potensi keterlibatan pelaku keuangan syariah dalam pembiayaan infrastruktur masih besar. Terlebih, beberapa tahun terakhir keuangan Islam menjadi salah satu segmen yang berkembang sangat cepat dalam industri keuangan global.

“Saya berharap, dengan melibatkan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, maka akan berpeluang untuk mendatangkan pendanaan yang cukup besar dari para investor Muslim yang selama ini enggan terlibat dalam pembiayaan berbasis konvensional,” tambah Sri Mulyani.

Berdasarkan laporan terbaru, infrastruktur global membutuhkan sekitar US$ 3 hingga US$ 4 triliun per tahun hingga tahun 2030. Sementara pendanaan yang tersedia dari pemerintah dan Multilateral Development Bank per tahun, hanya sekitar US$ 300 miliar.

McKinsey juga mencatat bahwa investor institusional memiliki dana sebesar US$ 120 triliun yang tersimpan di bank. Karena itu, pihak swasta memiliki kesempatan besar untuk memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan pendanaan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto