KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Perang tarif dagang yang dipicu kebijakan tarif impor tinggi Amerika Serikat (AS) memicu ketidakpastian global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan resiprokal yang diterapkan AS telah merusak tatanan global yang selama ini berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama. 

Sri Mulyani menekankan hilangnya aturan tersebut menciptakan ketidakpastian besar yang akan berdampak negatif pada ekonomi global.

Menurutnya,  kebijakan tarif impor tingi AS yang berusaha memberi tekanan pada negara-negara tertentu, tidak hanya mempengaruhi perdagangan bilateral. Tetapi juga merusak sistem perdagangan dunia yang selama ini diatur oleh aturan yang jelas.

NHM Sukses Laksanakan Audit Surveillance ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

"Dengan adanya kebijakan resiprokal ini tatanan dunia yang berdasarkan aturan atau rule based regime global order itu menjadi hilang. Ketidakadaan rule based ini atau tatanan yang berdasarkan aturan telah menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpastian itu langsung akan memukul dampak kepada kegiatan ekonomi semua negara di dunia," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (24/4).

"Dan ketidakpastian yang muncul ini kemudian menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi," imbuhnya.

Baca Juga: IMF Pangkas Proyeksi Ekonomi RI, Sri Mulyani: Masih Moderat Dibanding Negara Lain

Mengutip proyeksi terbaru Dana Moneter Internasional (IMF), Sri Mulyani menjelaskan, negara dengan rasio perdagangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi akan lebih terdampak.

Contohnya, Filipina mengalami koreksi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,6 poin persentase, Vietnam 0,9 poin, Thailand 1,1 poin, dan Meksiko bahkan mencapai 1,7 poin. 

Sementara itu, Indonesia diperkirakan mengalami koreksi sebesar 0,4 poin persentase, menjadi 4,7%.

Meskipun Indonesia terdampak relatif lebih kecil dibandingkan negara lain, pemerintah tidak tinggal diam. 

Sri Mulyani menegaskan pemerintah tengah merespons situasi ini melalui berbagai kebijakan, termasuk proses negosiasi agar Indonesia tidak terkena dampak langsung yang signifikan.

"Sekarang saya di dalam proses untuk menegosiasikan agar kita tidak terkena direct impact yang besar atau signifikan dengan melakukan proses negosiasi yang sekarang masih berlangsung," tegas Menkeu.

Baca Juga: IMF Pangkas Proyeksi, Sri Mulyani Tetap Optimistis Ekonomi Indonesia 2025 Tumbuh 5%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News