KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Keuangan mengusulkan agar Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2024 yang akan diberikan kepada tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disalurkan pada awal tahun atau pada kuartal I 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, PMN BUMN tahun depan di antaranya akan diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 18,6 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) (Persero) Rp 3,55 triliun , dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp 6 trilun.

“Dalam rapat panja asumsi dasar dan pendapatan defisit serta pembiayaan yang sudah dibahas dalam Banggar, kita menyebutkan PMN pada 3 BUMN yang akan dicairkan pada awal tahun 2024 atau kuartal I 2024. kami mohon untuk bisa dilakukan pembahasan dengan komisi XI,” tutur Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja bersama komisi XI DPR RI, Selasa (12/9).

Baca Juga: Hutama Karya Jadi Penerima PMN 2024 Terbesar, Begini Catatan Ekonom

Menurutnya, pemberian PMN dengan waktu yang tepat juga akan menentukan dari kesehatan BUMN yang akan diberikan PMN tersebut.

Adapun pemberian PMN pada PT Hutama Karya (Persero) dengan tujuan untuk penyelesaian JTTS tahap 1 dan investasi pada proyek tol Bogor-Ciawi Sukabumi dan tol Kayu Agung-Palembang Betung.

Tahun ini Hutama Karya juga akan mendapatkan suntikan PMN sebesar Rp 28,8 triliun. Sri Mulyani menjelaskan pemeberian PMN ini karena Hutama Karya adalah BUMN utama yang mengerjakan penyelesaian jalan tol Sumatra tahap 1 dan tol Bogor-Ciawi Sukabumi dan tol Kayu Agung-Palembang Betung.

“Kita harapkan dengan PMN yang dikaitkan dengan kemajuan proyek akan semakin accountable, sehingga tidak memasukan PMN namun kemudian masuk neraca tanpa ada kaitannya dengan proyek mana yang harus diselesaikan,” jelasnya.

Kemudian untuk BPUI dengan tujuan untuk penguatan kapasitas permodalan IFG Life dalam menyelesaikan pengalihan polis hasil restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya.

Baca Juga: BUMN Karya Mendapat Tambahan Modal di 2024

Terakhir, kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Penguatan struktur permodalan WIKA dalam mendanai proyek strategis nasional (PSN) yang sedang dikerjakan, seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Meski begitu, Sri Mulyani menekankan agar suntikan PMN untuk BUMN yang dalam proses restrukturisasi tersebut tidak terdilusi. 

“Jadi kita tetap melakukan PMN, tetap ada earkmark untuk proyek apa, tidak masuk dalam neraca, apalagi BUMN ini masih dalam proses restrukturisasi, sehingga PMN tidak hilang atau terdilusi dengan berbagai masalah keuangan dari BUMN tersebut,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli