Sri Mulyani Heran Saat Mengetahui Harta Rafael Alun Melonjak Drastis



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani heran mengetahui harta yang dimiliki pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo, melonjak drastis. Berdasarkan LHKPN, Rafael tercatat memiliki total harta kekayaan sekitar Rp 56 miliar.

Sri Mulyani mengatakan dalam era media sosial saat ini merupakan hal wajar banyak orang menyampaikan analisis pribadinya terkait harta yang sangat besar dari Rafael Alun. Dia juga menyatakan akan beranggapan seperti masyarakat jika berbicara tentang harta yang didapatkan ayah dari Mario Dandy tersebut.

"Kalau seseorang yang tadinya sekolah sama-sama di Politeknik Keuangan Negara STAN, kemudian lulus, lalu memulai karier dan sampai sekarang mencapai kepala bagian eselon 3, rasanya agak aneh tiba-tiba hartanya melonjak setinggi itu. Kalau mendapat warisan, tentu akan dibagi dengan semua keluarganya," ucap dia dalam acara ROSI di KompasTV, Jumat (3/3).


Baca Juga: PPATK Memblokir Rekening Konsultan Pajak Terkait Rafael Alun Trisambodo

Sri Mulyani mengatakan dalam situasi saat ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan dianggap bersalah dan dituntut bisa membuktikan bahwa pihaknya bisa menangani semua permasalahan.

"Itu yang disebut nila setitik rusak susu sebelanga. Artinya, kami atau institusi dianggap sama dengan yang bersangkutan sampai bisa membuktikan tidak seperti itu," ujar dia.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menyampaikan konferensi pers yang dilakukan via Zoom pada saat menghadiri G20 India merupakan suatu langkah awal untuk menjawab permasalahan tersebut. Adapun pengumuman yang disampaikannya berupa respons terhadap penganiayaan yang dilakukan anak Rafael Alun, Mario, dan soal pencopotan jabatan Rafael Alun.

Baca Juga: Mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Diperiksa KPK Pekan Depan

Dia mengatakan berusaha menyampaikan pernyataan dari sisi moral terlebih dahulu pada saat itu. Namun, saat yang sama timbul rasa urgensi bahwa dirinya harus menyelamatkan Kementerian Keuangan, khususnya DJP. 

"Satu sisi, saya juga harus bisa menunjukkan keberpihakan terhadap persepsi masyarakat yang telah menghakimi kami dan itu titik yang harus diambil," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati