KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 harus disusun dengan baik di tengah situasi dunia yang semakin kacau. Sebab, jika tidak, dikhawatirkan negara bakal ‘kolaps’ seperti negara lain yang mengalami kebangkrutan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam prosesnya APBN harus mampu menjalankan tiga fungsi, yakni fungsi stabilitas, alokasi, dan distribusi.

“Paling penting, apakah postur APBN 2023 mampu tetap berfungsi untuk tiga hal tadi. Kalau APBN tidak tahan, APBN jebol duluan, ekonominya ikut jebol. Ada contoh negara seperti Sri Lanka kemudian sekarang di Inggris. Hanya karena APBN salah, menimbulkan krisis politik,” tutur Sri Mulyani dalam seminar Strategi Capai Ekonomi Kuat & Berkelanjutan di Tengah Risiko, Jumat (28/10).

Baca Juga: 60 Negara Diprediksi Memasuki Situasi Debt Distress, Apa Itu?

Menurutnya, Asumsi APBN 2023 didesain untuk menghadapi dinamika ekonomi dunia, dan juga berdasarkan pengalaman dalam menghadapi pandemi selama dua tahun terakhir. Sehingga nantinya APBN akan menjadi instrumen untuk menjaga stabilisasi di segala kondisi.

Selanjutnya, APBN 2023 juga disusun untuk bisa menghadapi isu perubahan iklim. “Kita tidak tahu siapa yang akan kena kekeringan, siapa yang akan kena bencana. Tiba-tiba hujan tidak berhenti, lalu banjir,” tambahnya.

Kemudian, mengenai masalah geopolitik antara Rusia dan Ukraina, serta perang dagang antara Amerika Serikat dan RRT yang belum usai hingga saat ini. Sehingga pemerintah akan terus waspada pada tahun depan untuk memitigasi risiko yang akan terjadi.

Belajar dari kejadian tahun ini, saat pandemi Covid-19 mulai melandai, masalah baru muncul dengan adanya geopolitik Rusia dan Ukraina. Sebagai negara pemasok pangan dan energi utama dunia, perang tersebut menyebabkan krisis di mana-mana.

Baca Juga: Dana Pemda yang Mengendap di Bank Diprediksi Baru Menyusut pada Desember

Dampak yang kemudian ditimbulkan adalah lonjakan inflasi. Namun di Indonesia, lanjutnya, bisa mengendalikan hal tersebut.

Sebab pemerintah menggelontorkan dana ratusan triliun rupiah untuk menahan harga energi agak tidak naik. Maka pos belanja APBN disesuaikan untuk mendukung kebijakan tersebut.

Terakhir, APBN 2023 juga didesain tak hanya menjadi stabilisasi, tetapi sebagai instrumen yang dapat bertahan di segala kondisi tanpa daya tahan yang maksimal. Sehingga fungsi menjaga APBN, menjaga masyarakat, dan menjaga pertumbuhan ekonomi harus dijalankan secara bersamaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli