KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap peringkat kredit Indonesia meningkat menjadi single A.

Namun, Sri Mulyani mengatakan bahwa untuk menuju level tersebut maka rasio pajak alias tax ratio Indonesia harus diperbaiki. Maklum, tax ratio Indonesia saat ini masih belum membaik dan rendah dibandingkan negara lain seperti G-20.

"Kami berharap suatu saat Indonesia bisa segera mencapai single A. Salah satu (syarat) untuk menjadi Single A adalah kalau kita bisa perbaiki tax ratio. Dan itu adalah suatu kerja keras," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6).

Sri Mulyani menyebut, meski kondisi ekonomi Indonesia dihantam oleh pandemi Covid-19, fluktuasi harga komoditas serta belanja infrastruktur yang meningkat namun posisi peringkat kredit Indonesia masih relatif positif stabil.

Baca Juga: Belanja Perpajakan Tahun 2025 Diproyeksi Rp 421,82 Triliun, Ini Kata Pengamat

"Indonesia dari sisi kredit rating walaupun terhantam oleh pandemi, harga komoditas naik turun, kita belanja untuk membangun infrastruktur kita melakukan banyak sekali, namun Indonesia kredit ratingnya itu relatif positif stabil," katanya. 

Seperti yang diketahui, pengelolaan utang yang disiplin turut menopang hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit (S&P, Fitch, Moody's, R&I dan JCR) yang hingga saat ini tetap mempertahankan rating sovereign Indonesia pada level investment grade di tengah dinamika perekonomian global dan volatilitas pasar keuangan.

Misalnya saja Fitch yang kembali mempertahankan rating kredit Indonesia pada posisi BBB dengan outlook stable pada 15 Maret 2024. Stabilitas ekonomi yang terjaga dan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang relatif rendah menjadi salah satu faktor yang menguatkan penilaian Fitch akan prospek pertumbuhan Indonesia yang positif dalam jangka menengah.

Baca Juga: Dibayangi Ketidakpastian Ekonomi Global, Tax Ratio 2025 Ditargetkan Capai 10,29%

"Jadi saya sampaikan Indonesia dengan BBB ini merupakan suatu capaian yang baik. Meskipun banyak turbelensi dan shock, Indonesia masih dianggap pengelolaan fiskalnya prudent baik," pungkas Menkeu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi