KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan penyusutan anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKD) pada RAPBN 2026 menjadi Rp 651 triliun lantaran meningkatnya alokasi angaran belanja pemerintah pusat kementerian/lembaga (K/L) yang langsung menyasar daerah.

“Untuk TKD, saya rasa kompensasi dari kementerian/lembaga yang belanjanya di masing-masing daerah harus makin berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga baik pemerintahan maupun rakyat memahami apa-apa program, karena tadi jumlah dari belanja kementerian/lembaga yang langsung kepada masyarakat Rp1.376,9 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konfrensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 Jumat (15/8/2025).

Ia menekankan, meski anggaran transfer daerah turun, kenaikan belanja pemerintah pusat di daerah jauh lebih besar. 

Riset DBS Rekomendasikan 3 Strategi Bagi Keberlanjutan Bisnis di Indonesia

Baca Juga: Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) 2026 Turun, Ada Potensi Kenaikan Pajak Daerah

“Jadi kalau transfer ke daerah mungkin mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah itu naiknya jauh-jauh lebih besar. Dan itu yang makanya diharapkan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, para menteri harus rajin untuk menyampaikan kepada masing-masing daerah,” jelasnya.

Menurut Sri Mulyani, koordinasi antara K/L dengan pemerintah daerah akan semakin diperkuat. Ia menyebut Kemenkeu bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan terus bersinergi untuk memastikan layanan publik tetap berjalan optimal.

“Untuk beberapa daerah yang mungkin mengalami di bawah kemampuannya seperti yang dipetakan oleh Bapak Mendagri, kami dengan Bapak Mendagri terus berdiskusi untuk bagaimana mengatasi sehingga tidak ada daerah yang mungkin mengalami tadi pelayanan minimalnya terganggu atau terdisrupsi. Kita akan terus melihat dari fiscal space yang ada,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News