KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia terus melakukan penyesuaian kebijakan dalam menghadapi situasi perekonomian yang sangat dinamis saat ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tahun ini menjadi tahun pemulihan bagi banyak negara.

Namun, kata Sri Mulyani, pemulihan ekonomi dibayangi kenaikan harga (inflasi) global akibat gangguan pasokan, terutama pada pangan dan energi, serta akibat adanya konflik di Ukraina. Hal ini juga tentunya menjadi tantangan baru bagi proses pemulihan.

“Kami harus benar-benar selalu berpikiran terbuka dan menyesuaikan kebijakan kami. Jadi, kalibrasi dan rekalibrasi sangat diperlukan. Ini juga yang diskusikan oleh forum G20 dan kita semua benar-benar melihat. Ini tidak seperti satu kebijakan atau arah yang dogmatis, tapi kita harus melihat data dan apa yang perlu didesain ulang dari sisi kebijakan kita,” tutur Sri Mulyani dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (14/6).

BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial, Dukung Pendalaman Pasar Keuangan Nasional

Saat ini, dengan kondisi yang berbeda akibat adanya kenaikan harga komoditas, Sri Mulyani mengatakan, Indonesia memiliki potensi peningkatan pendapatan negara akibat kenaikan harga.

Baca Juga: OECD: Inflasi Ganjal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Namun, ia mengingatkan, pada pos belanja negara juga mulai dilakukan pergeseran prioritas untuk menjaga momentum pemulihan sekaligus menjaga proses konsolidasi fiskal.

“Tahun ini, Indonesia juga menikmati commodity boom sehingga pendapatan negara meningkat sangat kuat. Sementara, pengeluaran akan tetap diarahkan untuk prioritas yang paling penting yaitu yang pertama untuk melindungi daya beli masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, pihaknya juga akan berupaya dan terus mendukung momentum pemulihan, baik melalui investasi maupun ekspor yang kini meningkat sangat drastis karena pemulihan global, serta membuat proses konsolidasi untuk kebijakan fiskal.

Sri Mulyani bilang, APBN sebagai instrumen fiskal didesain secara fleksibel dan adaptif dalam merespon berbagai kondisi dan dinamika yang terjadi. Namun, APBN tetap harus disehatkan kembali melalui konsolidasi fiskal menuju defisit di bawah 3%. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga fiskal negara tetap sehat dan berkelanjutan.

“Di masa pandemi, prioritas kita ada pada jaring pengaman sosial dan kesehatan. Di masa terjadi guncangan akibat kenaikan harga pangan dan energi, prioritas kita berusaha melindungi daya beli masyarakat,” terangnya.

Baca Juga: Pemulihan Ekonomi Indonesia Dihantui Stagflasi, Ini Kata Ekonom

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News