KONTAN.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ukuran ekonomi Indonesia sudah termasuk besar jika memasukkan perhitungan paritas daya beli (puchasing power parity atau PPP). Oleh karena itu, bukan tidak mungkin, ekonomi Indonesia ke depan masuk dalam lima besar negara dengan ukuran ekonomi terbesar. PricewaterhouseCoopers (PwC) memproyeksi Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi kelima terkuat di tahun 2030 mendatang dengan mengukur ekonomi 32 negara melalui proyeksi produk domestik bruto (PDB) dan PPP. Posisi itu, di bawah China, Amerika Serikat, India, dan Jepang. "Kalau dilihat dari PPP, Indonesia masuk 20, bahkan 11 kalau tidak salah. Jadi kalau PPP dihitung 2030 tentu ini masuk akal saja yang disampaikan PwC," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/9). Lebih lanjut menurutnya, pemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan yang bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Namun menurut Sri Mulyani, tidak hanya sekadar nilai atau ukuran ekonominya saja yang besar. "Yang paling penting kami inginkan kualitas dari kesejahteraan masyarakat yang meningkat," tambah dia. Oleh karena itu, APBN dan kebijakan pemerintah tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga ekonomi yang berkeadilan. Hal itu lanjutnya, dilakukan melalui anggaran yang lebih dari Rp 290 triliun dalam APBN digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sri Mulyani: Masuk akal Indonesia posisi 5 dunia
KONTAN.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ukuran ekonomi Indonesia sudah termasuk besar jika memasukkan perhitungan paritas daya beli (puchasing power parity atau PPP). Oleh karena itu, bukan tidak mungkin, ekonomi Indonesia ke depan masuk dalam lima besar negara dengan ukuran ekonomi terbesar. PricewaterhouseCoopers (PwC) memproyeksi Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi kelima terkuat di tahun 2030 mendatang dengan mengukur ekonomi 32 negara melalui proyeksi produk domestik bruto (PDB) dan PPP. Posisi itu, di bawah China, Amerika Serikat, India, dan Jepang. "Kalau dilihat dari PPP, Indonesia masuk 20, bahkan 11 kalau tidak salah. Jadi kalau PPP dihitung 2030 tentu ini masuk akal saja yang disampaikan PwC," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/9). Lebih lanjut menurutnya, pemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan yang bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Namun menurut Sri Mulyani, tidak hanya sekadar nilai atau ukuran ekonominya saja yang besar. "Yang paling penting kami inginkan kualitas dari kesejahteraan masyarakat yang meningkat," tambah dia. Oleh karena itu, APBN dan kebijakan pemerintah tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga ekonomi yang berkeadilan. Hal itu lanjutnya, dilakukan melalui anggaran yang lebih dari Rp 290 triliun dalam APBN digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
