KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi serius pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) perihal sekitar Rp 86 triliun anggaran belanja barang dan jasa tak diumumkan ke publik. ICW sendiri menyebut Kementerian Keuangan (Kemkeu) tidak mengumumkan sebagian lelang pada publik Rp 18 triliun.

Sri Mulyani menegaskan pemberitaan ini sangat harus dikoreksi. Pasalnya, Kemkeu dipandang sebagai kementerian yang tidak transparan.

“Itu adalah suatu berita yang sangat penting utnuk dikoreksi,” ujarnya dalam acara workshop dan rapat koordinasi pengadaan baran dan jasa nasional tahujn 2018.

Sri Mulyani mengkoreksi bahwa, anggaran kementerian keuangan pada tahun 2017 itu sebesar Rp 27 triliun, dimana Rp 17 triliun digunakan untuk pegawai. “Jadi tidak mungkin ada Rp 18 triliun ada belanja. Jadi belanja total barang dan jasa termasuk modal itu Rp 10 triliun,” tambahnya.

Dari Rp 10 triliun, lanjutnya, Rp 1,1 triliun adalah belanja modal sementara sisanya Rp 4,7 triliun dan Rp 43,2 triliun adalah belanja barang. Srimuliani menjelaskan sebagian dari belanja barang adalah untuk pembayaran listrik, air dan perjalanan dinas yang tidak di lalukan procurement, seperti yang dibayarkan.

“Kita punya komitmen yang sangat besar, workshop ini adalah salah satu bentuk untuk kita makin memperkuat transpatransi di kemenkeu,” tuturnya.

Dia mengharapkan, sebanyak 11 hingga 12 kementrian lembaga juga ikut mendorong transpaarnsi. Akuntabilitas, efisiensi serta profesionalitas.

Sekadar informasi, hari ini 26 Februari 2018 kementiran keuangan melakukan Workshop dan rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa nasional tahun 2018. Tujuannya mewujudkan peningkatan kualitas belanja pementah melalui pengadaan yang modern, efisien dan akuntabel.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto