Sri Mulyani Merilis Aturan Untuk Mempermudah Pendirian Balai Lelang



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Untuk mendorong bisnis lelang, pemerintah memberikan sejumlah kelonggaran bagi bisnis balai lelang.

Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong bisnis balai lelang di luar Jawa, khususnya Indonesia bagian timur. 

Pelonggaran kebijakan tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113 Tahun 2019 tentang Balai Lelang.

Aturan ini sebagai pengganti PMK sebelumnya yaitu Nomor 160 Tahun 2013.

Beleid yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani ini berlaku efektif sebulan setelah diundangkan pada 5 Agustus 2019.

Pelonggaran ketentuan yang pertama adalah kemudahan pendirian balai lelang.

Sebelumnya syarat pendirian balai lelang hanya boleh dilakukan oleh swasta nasional, patungan swasta nasional dengan swasta asing, atau patungan badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD) dengan swasta nasional/swasta asing.

Di aturan baru, BUMN dan BUMD bisa mendirikan perusahaan balai lelang secara mandiri maupun secara patungan.

Modal minimal dipangkas



Editor: Tedy Gumilar
Dukungan dari Anda akan menambah semangat kami dalam menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat seperti ini.

Jika berkenan, silakan manfaatkan fasilitas donasi berikut ini.