KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta semua Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mencadangkan dana sekitar 5% hingga 10% dari pagu anggaran di tahun 2022 untuk antisipasi lonjakan penanganan pandemi Covid-19. 

Bendahara negara mengatakan, dana ini nantinya bisa digunakan sebagai bantalan untuk menghadapi situasi gejolak dari pandemi di tahun depan.

“Kami meminta K/L untuk melakukan earmark 5% - 10% dari pagu. Ini untuk antisipasi peningkatan kebutuhan mendadak,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2022, Senin (16/8). 

Meski begitu, ia juga meminta agar K/L menyusun skala prioritas dalam mengalokasikan dana tersebut. Seperti misalnya, dari belanja perjalanan dinas. 

Baca Juga: Kemenkeu catat realisasi anggaran program PEN mencapai 43% per 13 Agustus 2021

Yang terpenting, segala keputusan pemerintah yang ada ini mencerminkan respons APBN yang cepat, karena di tahun 2022 masih banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia, bahkan tidak hanya dari Covid-19. 

“Seperti ada normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) atau tapering off dan tensi geopolitik. Ini masuk dalam desain APBN yang antisipatif dan fleksibel,” tuturnya.

Sementara itu, pemerintah tetap akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 dengan fokus utama pada bidang kesehatan dan perlindungan masyarakat dengan total Rp 321,2 triliun. 

Hanya, memang kalau dibandingkan dengan anggaran PEN tahun 2021 mencapai Rp 744,75 triliun, tentu ini jauh lebih kecil. 

Fokus PEN 2022 masih pada kesehatan dan perlindungan sosial. Rinciannya, untuk penanganan kesehatan pemerintah menganggarkan Rp 148,1 triliun dan untuk perlindungan masyarakat sebesar Rp 153,7 triliun.

“Elemen lain, bantuan untuk Unit Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih akan nanti dipertahankan,” tandasnya. 

Selanjutnya: Ekonomi melemah akibat pandemi, defisit APBN 2021 naik lagi menjadi 5,82% dari PDB

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli