KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) telah berdampak signifikan pada kegiatan perekonomian secara nasional. Namun, pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendirian untuk dapat melakukan pemulihan ekonomi. Saat ini, dibutuhkan pula peran pemerintah daerah agar proses recovery dapat cepat terlaksana. 

Untuk memulihkan ekonomi Indonesia, pemerintah telah menetapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan berbagai kebijakan yang menyasar masyarakat Indonesia secara luas. Kebijakan terbaru yang menjadi bagian dalam program PEN adalah terkait pinjaman PEN Daerah dan Penempatan Dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD). 

Baca Juga: Pemerintah siapkan 5 tema kebijakan tangani corona, apa saja?

Adapun, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Ajaran (TA) 2020 telah mengalokasikan total dana sebesar Rp 695,2 Triliun, dan khusus dukungan untuk Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp 23,7 Triliun yang terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp 5 Triliun, cadangan DAK Fisik sebesar Rp8,7 Triliun. 

Sementara, untuk penyediaan fasilitas Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp 10 triliun. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah pusat akan melakukan kajian kondisi ekonomi di daerah. Saat ini, pemerintah pusat kajian sudah dilakukan oleh PT SMI dan DJPK untuk provinsi dan daerah lain, yang mengalami pukulan yang sangat dalam seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara.

Menkeu menyampaikan dalam temuan PT SMI dan DJPK, daerah-daerah tersebut semuanya mengalami kondisi tertekan berat, terutama pariwisatanya yang merosot tajam, kegiatan perdagangan pariwisata, hotel, restoran mengalami penurunan yang sangat tajam. 

Baca Juga: Survei Cyrus: Lebih dari 80% responden ingin perkantoran dan sekolah dibuka lagi

“Kita ingin bekerja erat dengan Pemda untuk mengembalikan dan membangun kembali kegiatan ekonominya,” kata Sri Mulyani Indrawati saat acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tentang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi