JAKARTA. Keputusan Sri Mulyani Indrawati yang lengser dari kursi Menteri Keuangan menyentak banyak pihak. Berbagai spekulasi pun merebak. Namun, sebagian besar anggota DPR bilang, mundurnya Sri Mulyani merupakan kompromi politik dalam kasus Bank Century.

Sumber KONTAN di Senayan, tempat wakil rakyat bermarkas, membisikkan, mundurnya Sri Mulyani merupakan ujung bola salju dari hubungan DPR dengan Presiden. Sebetulnya, sejak Sidang Paripurna DPR menyatakan Sri Mulyani sebagai salah satu pejabat yang harus bertanggungjawab dalam kasus Bank Century, hampir seluruh fraksi DPR meminta Fraksi Partai Demokrat agar mendesak Presiden melepas Sri Mulyani. Namun, "Presiden tidak langsung merespon, dan akibatnya hubungan DPR dengan Presiden tidak harmonis, koalisi juga berantakan," ungkapnya kemarin (5/5).

Desakan supaya Sri Mulyani mundur juga makin menguat ketika dia berseteru dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie terkait kasus pajak Grup Bakrie. "Mundurnya Sri Mulayani merupakan salah satu bagian dari deal Ical (Aburizal) dengan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," kata sumber tadi.

Disharmonisasi hubungan pemerintah dan DPR makin panas saat Fraksi PDI Perjuangan dan Hanura memboikot kehadiran Sri Mulyani dalam rapat paripurna pengesahan APBN-P 2010. "Dalam lobi antarfraksi, sebenarnya ada satu fraksi lagi keberatan dengan kehadiran Sri Mulyani," ujar sumber KONTAN yang hadir dalam lobi itu.

Anggota Fraksi Golkar Bambang Soesatyo tidak membenarkan maupun membantah fakta-fakta tersebut. Dia hanya mengatakan, mundurnya Sri Mulyani merupakan jalan keluar politik yang bagus. "Ini menjadi solusi politik untuk menurunkan tensi," ujar Bambang.

Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy tidak menampik mundurnya Sri Mulyani adalah bagian dari kompromi politik. "Ini menjadi semacam exit gate atau resolusi konflik terhadap dishasmonisasi hubungan DPR dengan otoritas fiskal," katanya.Korban politik

Fraksi PDI Perjuangan bahkan secara tegas menyatakan, bahwa Sri Mulyani adalah korban politik dari kasus Bank Century. "Karena seharusnya yang paling bertanggungjawab adalah Wakil Presiden Boediono," ujar Anggota Fraksi PDI Perjuang Hendrawan Supratikno.

Adapun Fachri Hamzah, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menduga, Sri Mulyani mundur karena merasa tidak dilindungi dalam kasus Bank Century. "Mundurnya menteri bukan peristiwa kecil," kata dia.

Tapi, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menegaskan, mundurnya Sri Mulyani lebi pada motif pribadi. "Tidak ada kaitanya dengan permasalahan Century, dan tidak ada kompromi-kompromi," tegasnya.

Adapun Ekonom Kwik Kian Gie menilai, mundurnya Sri Mulyani merupakan hal yang janggal. Pasalnya, Sri Mulyani mundur saat sedang menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Bank Century. "Jadi aneh," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Adi