KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah optimistis defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 bisa di tekan di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, defisit anggaran pada tahun ini mencapai Rp 486,4 triliun atau 2,28% dari PDB. Defisit APBN ini lebih rendah dari periode sama tahun lalu yang sebesar 2,35% atau sebesar Rp 460,4 triliun.

Sementara itu, keseimbangan primer akhir tahun diperkirakan mengalami defisit Rp 49,0 triliun, lebih rendah dari target yang sebesar Rp 74,1 triliun.

“Defisit di APBN awal Rp 598,2 triliun atau 2,84% dari PDB, realisasinya akan mencapai mencapai Rp 486,4 triliun,” tutur Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja bersama Banggar DPR RI, Senin (10/7).

Baca Juga: Membidik Pembiayaan Utang Lebih Murah

Dengan kondisi defisit yang lebih rendah tersebut, Sri Mulyani menyebut, penerbitan utang baru pada tahun ini akan berkurang Rp 289,9 triliun dari target atau turun 17,7%, atau hanya mencapai Rp 486,4 triliun, atau 81,3% dari target Rp 598,2 triliun.

Penurunan pembiayaan anggaran ini akan dilakukan dengan mengurangi penerbitan SBN sebesar Rp 350 triliun. Sehingga penerbitan SBN yang akan dilakukan pemerintah hingga akhir tahun hanya akan sebesar Rp 362,9 triliun atau hanya 50,9% dari target.

“Penurunan dari pembiayaan bisa dilakukan karena kami akan menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) tahun lalu sebesar Rp 156,9 triliun,” jelasnya.

Penggunaan SAL tersebut di antaranya, sebesar Rp 100 triliun untuk penurunan utang, dan Rp 56 triliun untuk pembayaran kewajiban pemerintah yakni untuk membayar kurang Bayar DBH, subsidi pupuk dan kompensasi energi.

Sementara itu, realisasi pembiayaan lainnya diperkirakan melonjak tajam menjadi Rp 229,7 triliun, meningkat 34.330,9% dari target yang sebesar Rp 700 miliar.

Untuk diketahui, defisit APBN pada akhir tahun ini terjadi karena penerimaan negara lebih rendah dari total belanja negara yang dikeluarkan pemerintah.

Realisasi belanja negara pada akhir tahun diperkirakan melebihi target Rp 3.123,7 triliun, meningkat 0,9% dari target belanja negara dalam APBN 2023 yang sebesar Rp 3.061,2 triliun.

Sementara itu, outlook transfer ke daerah (TKD) diperkirakan akan sebesar Rp 825,4 triliun atau meningkat 1,1% dari target.

Selanjutnya, penerimaan negara diperkirakan akan melebihi target yakni sebesar Rp 2.637,2 triliun atau 107,1% dari target. 

Penerimaan negara ini terdiri dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan akan mencapai Rp Rp 2.118,3 triliun atau 100,2% dari target.

Baca Juga: Penerimaan Moncer, Utang Bisa Ditahan

Penerimaan pajak diperkirakan lebih tinggi menjadi Rp 1.818,2 triliun  atau 104,8% APBN, serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 300,1 triliun atau mengalami kontraksi 3,1%.  

Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan mencapai Rp 515,8 triliun atau hanya mencapai 74,4% dari target, dan realisasi hibah diperkirakan sebesar Rp 3,1 triliun atau 45% dari target sebesar Rp 5,7 triliun.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, APBN akan terus bekerja keras untuk pemulihan ekonomi Indonesia agar tetap terjaga. Selain itu akan juga digunakan untuk berbagai prioritas penting nasional dari mulai pendidikan, bantuan sosial, belanja pemilu, pembangunan IKN, bahkan belanja pertahanan dan keamanan dalam suasana geopolitik tetap diprioritaskan.

Menurutnya, saat ini kondisi global cenderung melemah dan APBN akan menjadi shock absorber bagi masyarakat dan ekonomi. Meski begitu, APBN akan tetap dijaga kesehatannya APBN dengan strategi pengurangan utang yang signifikan.

“Peranan K/L dan pemda sangat penting untuk menjaga kualitas belanja yang meningkat dan kita pertahankan untuk menjaga momentum ekonomi,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi