KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan pemangkasan anggaran bantuan sosial (bansos) tahun 2025 ini, meski pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran.

Sebagai informasi, pemerintah memangkas anggaran kementerian/lembaga dan transfer ke daerah (TKD) dengan total Rp 306,6 triliun. Anggaran ini akan direalokasi untuk mendukung program Asta Cita, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan swasembada pangan.

“APBN betul-betul bisa langsung dinikmati masyarakat oleh karena itu yang tidak dipotong adalah anggaran-anggaran belanja bantuan sosial tidak ada sedikitpun pengurangan,” tutur Sri Mulyani dalam agenda BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1).

GAGASAN: Mencegah Politisasi dalam Penetapan Status Bencana Nasional

Baca Juga: Kemenkeu Alokasikan Rp 20 Triliun untuk Perbaiki 22.000 Sekolah di Tahun 2025

Sri Mulyani membeberkan, penghematan anggaran K/L dan TKD dilakukan agar birokrasi lebih efisien, serta anggaran bisa dialokasikan untuk program yang langsung dirasakan masyarakat, seperti MBG.

Anggaran yang dipangkas adalah anggaran untuk perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), kegiatan rapat dan seminar, hingga kegiatan seremonial.

Adapun merajuk pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Total pemangkasan anggaran belanja K/L pada 2025 mencapai Rp 256,1 triliun. Sedangkan sisanya berasal dari TKD sebesar Rp 50,59 triliun.

Baca Juga: Hemat Anggaran, Pemerintah Pangkas Belanja Infrastruktur 34,3% pada 2025

Berikut rincian pemangkasan anggaran K/L yang ditetapkan Sri Mulyani:

• ATK dipangkas 90%
• Percetakan dan souvenir dipangkas 75,9%
• Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan dipangkas 73,3%
• Belanja lainnya dipangkas 59,1%
• Kegiatan seremonial dipangkas 56,9%
• Perjalanan dinas dipangkas 53,9%
• Kajian dan analisis dipangkas 51,5%
• Rapat, seminar, dan sejenisnya dipangkas 45%
• Jasa konsultan dipangkas 45,7%
• Honor output kegiatan dan jasa profesi dipangkas 40%
• Infrastruktur dipangkas 34,3%
• Peralatan dan mesin dipangkas 28%
• Diklat dan bimtek dipangkas 29%
• Lisensi aplikasi dipangkas 21,6%
• Bantuan pemerintah dipangkas 16,7%
• Pemeliharaan dan perawatan dipangkas 10,2%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News