KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait kebijakan automatic adjustment anggaran kementerian dan lembaga (K/L)  pada tahun 2023. Kebijakan ini merupakan mekanisme pencadangan yang diblokir sementara pada pagu belanja kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan guna menghadapi ketidakpastian ekonomi  global dan gejolak geopolitik. Namun dirinya menegaskan, anggaran yang diblokir sementara tersebut bukan merupakan prioritas anggaran sehingga dipastikan tidak akan mengganggu pemulihan ekonomi.

"Coba dilihat lagi Bapak/Ibu sekalian, semua prioritas yang paling penting tetap jalan, coba cadangkan 5% yang dianggap tidak prioritas," ujar Sri Mulyani dalam acara Economic Outlook 2023, Selasa (28/2).

Baca Juga: Antisipasi Ketidakpastian Ekonomi, Pemerintah Siapkan 5% Anggaran untuk Pencadangan

Untuk itu, Sri Mulyani meminta K/L untuk menyusun anggaran-anggaran yang menjadi prioritas dan tidak menjadi prioritas sehingga K/L bisa diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting terlebih dahulu.

"Setiap kementerian/lembaga tahu persis belanja mereka, bukan kami yang menentukan. Kita memberikan amplop yang besar itu dan kemudian beliau yang harus mengelolanya," tambahnya.

Baca Juga: Evaluasi Tunjangan Kinerja Pegawai Pajak

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa pencadangan anggaran 5% tersebut juga tidak akan mengganggu perekonomian mengingat biasanya belanja kementerian/lembaga sampai akhir tahun tidak mencapai 100%. Untuk itu, anggaran yang bukan menjadi prioritas akan diblokir sementara dulu.

"Biasanya belanjanya juga gak sampai 100%. Yang paling hebat itu biasanya 98% (belanjanya), rata-rata mereka di 94% hingga 95%. So actually, saya itu sebetulnya mengatakan 5% yang sering gak kepakai itu saya bintangin ya Bu/Pak," pungkas Menkeu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .