KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan, yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat.

Alih-alih menaikkan tarif, Sri Mulyani menekankan upaya memperkuat kepatuhan (compliance) dan penegakan aturan (enforcement) dalam sistem perpajakan.

Baca Juga: Sri Mulyani Tanggung PPN Kuda Kavaleri dan Perlengkapan Militer di 2025

Pendapatan Melesat & Beban Turun, Profitabilitas GOTO Membaik di Q2-2025

“Sering disampaikan seolah-olah upaya meningkatkan pendapatan itu dengan menaikkan pajak, padahal pajaknya tetap sama, tapi enforcement dan compliance akan dirapikan dan ditingkatkan,” ujarnya dalam rapat bersama DPD RI, Selasa (2/9/2025).

Kebijakan perpajakan, menurut Sri Mulyani, tetap mengedepankan asas gotong royong dan keberpihakan kepada kelompok ekonomi lemah.

UMKM dengan omzet hingga Rp 500 juta per tahun tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh), sementara omzet Rp 500 juta–Rp 4,8 miliar hanya dikenai pajak final 0,5 persen.

Baca Juga: Sri Mulyani Gunakan SAL Rp 16 Triliun untuk Biayai Koperasi Merah Putih

“Ini adalah kebijakan pemihakan kepada UMKM, karena PPh Badan normalnya mencapai 22%,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah memberikan pengecualian pajak untuk sektor kesehatan, pendidikan, serta masyarakat dengan pendapatan di bawah Rp 60 juta per tahun.

Sri Mulyani menekankan, kebijakan ini menjaga prinsip gotong royong sekaligus tata kelola yang baik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News