KONTAN.CO.ID - Posisi utang pemerintah yang hingga Juni 2017 mencapai Rp 3.706,52 triliun atau meningkat Rp 34,19 triliun dari posisi utang di Mei tahun ini yang sebesar Rp 3.672,33 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah berupaya untuk mengelola utang itu dalam batas aman. Hal ini menjawab pernyataan Ekonom sekaligus Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli yang menyarankan pemerintah untuk melakukan cara yang inovatif untuk mengurangi utang melalui Debt to Nature Swap Loan Swap, maupun mekanisme grants.

“Kami tetap akan melakukan berbagai ikhtiar, jadi hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat, kita akan lihat. Tapi Tapi kita akan lihat juga praktik pengelolaan utang di dunia karena saya juga tahu,” katanya di Gedung Ditjen Pajak Pusat, Jakarta, Jumat (11/8).

Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah terbuka untuk menerima saran dan masukan dari masyarakat terkait pengelolaan utang di Indonesia.

"Mungkin kalau ada satu dua ide, dan melihatnya hanya satu dua negara dalam situasi khusus. Kami melihatnya di dalam konteks Indonesia senang dengan investment grade, dan kita bisa mengelola utang secara hati-hati," ujarnya.

Ia mengatakan, ia tetap mencermati beban bunga, cicilan, dan jatuh tempo utang. Pengelolaan utang yang sudah dilakukan RI menurutnya baik untuk saat ini dan ke depan.

"Selama ini kami membuat APBN dibahas secara detail oleh DPR dan menggunakan rambu Undang-undang (UU) yang ada. Apa yang sudah dilakukan kita untuk pengelolaan utang adalah merupakan pengelolaan yang sangat baik, sehingga bisa menimbulkan kepercayaan kepada seluruh stakeholder kita," ujar Sri Mulyani.

Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menjelaskan, debt swap adalah pembayaran utang dengan cara menukar. Pembayaran ini dilakukan tanpa membayar uang ke negara pemberi utang, tetapi membayarkannya dengan cara lain.

"Misal kita punya utang ke negara lain seperti negara-negara barat. Kita tahu mereka concern dengan isu lingkungan. Kemudian mereka ingin debt swap utang dengan kita. Kita tak perlu bayar utang tapi ditukar dengan memperbaiki lingkungan di negeri sendiri," ujar Lana.

Bentuk swap tidak hanya untuk masalah lingkungan saja. Akan tetapi, penukaran ini tergantung concern masing-masing negara pemberi utang. Menurut Lana, penggunaan debt swap ini bagus. Ia justru berharap seluruh utang dapat di-debt swap.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto