KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dampak pandemi virus corona (Covid-19) telah merambah ke sektor keuangan. Alhasil, penyaluran kredit perbankan pun terpantau loyo dan berdampak terhadap ekonomi dalam negeri. Di masa pandemi ini, Menkeu melihat sektor keuangan belum berani memberikan kredit kepada debitur. Ini sebenarnya sejalan dengan korporasi yang memilih menahan diri mengambil kredit. “Nah kalau dua-duanya, tidak berani, maka ekonomi kita akan pingsan, di sinilah letaknya pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencoba memformulasikan ekonomi,” jelas Sri Mulyani dalam Business, Finance, and Accounting (BFA) Conference, Selasa (8/12).
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkapkan, dalam rangka pandemi pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menstimulasi kredit korporasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Baca Juga: Likuiditas masih tinggi, bank rajin simpan dana di SBN Salah satunya lewat penempatan dana pemerintah di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan bank syariah dengan pagu sebesar Rp 64,5 triliun. Tujuannya memperkuat likuiditas perbankan dengan suku bunga rendah. Sehingga, saat kredit diterima oleh debituri maka bunganya relatif rendah. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menurunkan giro wajib minimum (GWM) dan suku bunga acuan BI. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020, menggelontorkan kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit dengan sasaran debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMKM.
