KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa saat ini seluruh dunia sedang menghadapi tantangan yang sangat nyata selain pandemi Covid-19, yaitu perubahan iklim. Laporan terbaru dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyebutkan bahwa manusia dan kehidupannya sangat berpengaruh pada tantangan pengendalian perubahan iklim tersebut.

“Kita semua memahami bahwa climate change tantangan yang akan memberikan implikasi yang luar biasa besar bagi manusia dan kemanusiaan. Apabila Bumi meningkat suhunya diatas 1,5 derajat Celsius, implikasinya akan sangat luar biasa,” ujar Menkeu secara daring dalam Kompasfest Navigate dalam Conference “Green on Green: Embarking New Trend of Environmental Economics”, Jumat (20/8).

Upaya untuk menghindari konsekuensi yang katastropik tersebut dilakukan oleh seluruh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, yang salah satunya melalui penandatanganan Paris Agreement. “Setiap negara menyumbangkan National Determined Contribution atau kontribusi yang ditetapkan di setiap negara untuk mengurangi emisi CO2 atau karbondioksida,” kata Menkeu.

Indonesia telah menandatangani Paris Agreement dengan tekad untuk menurunkan kontribusi CO2 dengan upaya sendiri sebesar 29%. Apabila mendapatkan dukungan internasional, Indonesia akan berupaya menurunkan emisi CO2 sebesar 41%. Untuk memenuhi komitmen tersebut, Indonesia telah mewujudkannya dalam berbagai kebijakan dan regulasi.

Baca Juga: Penerimaan PPN tahun 2022 ditargetkan tumbuh 10,1%, begini upaya pemerintah

“Langkah untuk menurunkan atau mengimplementasikan komitmen Indonesia untuk penurunan emisi karbon terwujud di dalam program RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 dan juga diwujudkan dalam berbagai regulasi, termasuk di bidang anggaran dan perpajakan,” ujar Menkeu.  

APBN juga melakukan budget tagging untuk mendukung program-program penurunan emisi karbon atau melakukan transformasi agar kegiatan produksi menjadi semakin bersih. Budget climate tagging digunakan untuk mengidentifikasi belanja dan anggaran yang memang secara langsung bisa mempengaruhi dan menurunkan emisi karbon. “Digunakanlah instrumen, seperti fasilitas perpajakan untuk mendorong investasi energi yang lebih bersih yaitu energi yang sifatnya terbarukan,” kata Menkeu.

Pemerintah juga menggunakan instrumen dalam bentuk transfer ke pemerintah daerah untuk mendorong langkah-langkah di bidang agrikultur atau pertanian untuk ketahanan pangan, air, dan ekosistem.

Menkeu menegaskan Indonesia akan terus melakukan berbagai upaya, seperti menyusun long term strategy for low carbon emission sebagai komitmen untuk menurunkan carbon emission secara neto pada tahun 2050. “Kami juga akan bersama-sama dengan Kementerian yang lain dan pemerintah daerah akan terus menyusun strategi agar long term strategy menuju low carbon and climate resilience bisa dicapai dan diimplementasikan,” ujar Menkeu.

Baca Juga: Begini strategi pemerintah untuk menghindari middle income trap

Saat ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupaya terus menyusun kebijakan fiskal untuk perubahan iklim, serta melakukan berbagai inovasi dan edukasi.

“Ini adalah langkah konsisten kami di dalam menggunakan instrumen APBN sebagai instrumen yang sangat penting di dalam mewujudkan komitmen Indonesia sebagai negara yang ingin berpartisipasi, berperan serta secara adil dan affordable dalam menghindarkan konsekuensi dari perubahan iklim yang sangat katastropik,” ujar Menkeu.

Selanjutnya: Realisasi pembiayaan investasi hingga 18 Agustus 2021 mencapai Rp 54,12 triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi