KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah penilaian Moody's bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini bisa memperlambat momentum reformasi kebijakan. Menurutnya, pemerintah saat ini justru tengah fokus melakukan reformasi kebijakan.

"Seluruh alasan pada tahun ini, pemerintah akan terganggu konsentrasinya dan tidak menjalankan berbagai program reformasi ambisiusnya, itu salah," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (10/1).

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, saat ini pemerintah tengah fokus pada lebih dari 1.054 proyek investasi yang telah terdaftar sejak September tahun 2017 tapi belum terealisasi hingga saat ini. Pemerintah lanjut dia, berusaha memecahkan persoalan yang menjadi penghambat realisasi investasi itu.

"Reformasi untuk menghilangkan berbagai macam kendala investasi perdagangan kita lakukan," tambah dia.

Tak hanya itu, hal lain juga dilakukan pemerintah dalam upaya mempermudah tata niaga impor. Salah satunya, dengan menekan jumlah barang yang masuk kategori larangan terbatas (lartas) hingga 20,8% dari sebelumnya 48%. Sebab barang tersebut kerap menjadi penghambat proses masuknya barang.

"Pemerintah sekarang duduk, kolaborasi untuk membuat kemajuan konkret di bidang investasi dan ekspor. Komitmen ini dilaksanakan," ujarnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, proses Pilkada telah berlangsung selama dua hingga tiga tahun terakhir. Namun, hal tersebut tak terbukti menghambat jalannya reformasi.

"Reformasi jalan terus, apalagi sektor fiskal yang diperbaiki. Moneter diperbaiki, strukturyang diperbaiki, jadi jalan terus. Outlook masih bagus," kata Suahasil

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara juga meyakini hal tersebut tidak akan terjadi. Mirza bilang, pemerintah berkomitmen melakukan reformasi ekonomi yang luar biasa meski di tahun politik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia