KONTAN.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta tim reformasi perpajakan untuk mengevaluasi administrasi perpajakan. Pasalnya, administrasi perpajakan dirasakan terlalu kompleks dan bisa membuat kinerja penerimaan kurang optimal.

"Kalau desain regulasinya kompleks sehingga enforcement-nya complicated, maka fiskus dan WP bisa sama-sama frustasi dan membuat kemampuan mengoleksi pajak menjadi lebih rendah," katanya saat di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (12/9).

Menurut Sri Mulyani, perlu ada penyesuaian proses administrasi antara pusat dengan daerah, kantor pajak besar atau LTO, kantor pajak khusus, kantor pajak pratama, kantor pajak wilayah. Adapun perlu ada perbaikan proses bisnis di lingkup perpajakan.

"Reformasi akan terus dilakukan terus menerus untuk memperbaiki administrasi dan kebijakan dengan tanpa menimbulkan persoalan negatif terhadap dunia bisnis," ujarnya.

Ia menambahkan, yang membuat administrasi menjadi kompleks juga keinginan beberapa pihak untuk diperlakukan secara berbeda dalam hal pajak meski memang masing-masing sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

“Kalau sekarang konstruksi bilang pakai pengitungan norma saja, UMKM pakai pajak final, jadi ini banyak yang minta kekhususan, tetapi kalau demikian khusus, administrasi jadi kompleks, ini membuat enforcement jadi rendah,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengatakan, prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pungutan pajak sangat penting. Untuk itu, dirinya akan berhati-hati dalam merespon kebutuhan masing-masing sektor usaha.

“Di satu sisi kami akan mendengar, merespons kebutuhan masing-masing profesi yang berbagai macam, tapi di sisi lain tetap menjaga supaya keseluruhan kebijakan pajak kita agar tidak makin rumit,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia