KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran perlindungan sosial pada tahun 2023 akan mencapai Rp 432,2 triliun hingga Rp 441,3 triliun.

Nilai ini sedikit lebih tinggi dari total anggaran perlindungan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang mencapai Rp 431,5 triliun.

“Jadi kalau tahun depan kita mendesain bansos di kisaran Rp 432,2 triliun hingga Rp 441,3 triliun, di mana pandemi unsurnya makin hilang, angka ini adalah angka yang sangat signifikan jauh lebih tinggi,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (31/5).

Sri Mulyani menuturkan, besarnya alokasi anggaran perlindungan sosial tersebut dikarenakan untuk menjadi bantalan bagi kelompok miskin dan rentan meskipun dampak pandemi Covid-19 melandai pada tahun depan.

Baca Juga: Pemerintah Berencana Kembangkan PeduliLindungi Jadi Aplikasi Kesehatan Umum

“Kita berharap APBN menjalankan fungsi shock absorber untuk menjaga masyarakat, baik melalui Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, subsidi listrik, subsidi LPG, dan jaminan kehilangan pekerjaan,” jelasnya.

Selain itu, penambahan anggaran perlindungan sosial tersebut juga menjadi upaya pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat akibat dari pandemi Covid-19.

Sri Mulyani menjabarkan pada tahun 2020 anggaran perlindungan sosial telah mencapai Rp 498 triliun atau melonjak dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 308,4 triliun.

Baca Juga: Ekonomi Sirkular dan Bisnis Berkelanjutan Dinilai Jadi Kunci Pelestarian Bumi

Editor: Noverius Laoli