KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang merevisi Permendag 36/2023. Revisi ini bertujuan untuk mengatasi kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan, khususnya Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa sejalan dengan revisi tersebut, maka pemerintah resmi menghapus pengaturan kelompok barang yang sifatnya non komersial. Dengan begitu, barang-barang impor personal use yang tidak diperdagangkan tidak diatur lagi dalam Permendag.

"Barang-barang yang bukan untuk didagangkan dan personal use akan dikeluarkan dari pengaturan Permendag ini. Jadi Permendag hanya untuk barang-barang yang untuk diperdagangkan," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Tanjung Priok, Sabtu (18/5).

Lapkeu GoTo 2024: Pendapatan Naik, Beban Turun, Rugi Turun 94%

Melalui Permendag 8/2024, pemerintah sepakat akan memberikan relaksasi perizinan impor terhadap tujuh kelompok barang. Ketujuh barang tersebut adalah elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas serta katup.

Baca Juga: Kemendag Sebut Aturan Arus Barang Impor Sudah Final, Tak Ada Revisi Lagi

Sementara itu, untuk komoditas besi, bajam tekstil dan produk tekstil, kini menggunakan laporan survei (LS) dalam negeri. Aturan ini berubah dari sebelumnya yang menggunakan pertimbangan teknis (Pertek).

"Jadi yang harus diantisipasi LS-nya dalam negeri harus juga bisa segera supaya nanti jangan sampai menimbulkan masalah kalau terjadi pada masalah LS-nya," katanya.

Sejalan dengan revisi Permendag tersebut, Kementerian Keuangan (KMK) juga menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) sebagai pedoman pelaksanaan teknis untuk Bea Cukai di lapangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi