KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ide dan komitmen untuk menciptakan kemakmuran yang lebih merata bagi seluruh negara dan penduduk dunia setelah pandemi Covid-19 usai perlu digagas dan didiskusikan oleh berbagai pihak baik itu oleh pemerintah, sektor swasta dan para pemangku kepentingan lainnya.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara yang bertajuk Shaping the Great Reset in Asia yang disiarkan secara virtual pada Senin (3/5).

“Tentu saja untuk memiliki kesejahteraan bersama yang lebih merata, maka negara kita perlu memiliki lebih banyak lagi yang kita sebut sebagai pelayanan dasar dan infrastruktur dasar,” jelas Menkeu, Senin (3/5)

Baca Juga: Kemenkeu menurunkan outlook defisit APBN tahun 2022

Menkeu melanjutkan bahwa pelayanan dan infrastruktur dasar yang harus dipunyai suatu negara tersebut di antaranya adalah pembangunan jalan yang menghubungkan suatu daerah ke daerah lain, akses terhadap listrik, penyediaan air bersih, serta koneksi internet.

Menkeu menyebut bahwa itu semua adalah sebuah prasyarat yang diperlukan agar kemakmuran dapat dibagikan lebih merata di seluruh wilayah, lintas kelompok pendapatan baik dalam satu negara atau secara global.

“Dan yang kedua, modal manusia adalah aset terpenting yang dimiliki negara mana pun, dan itulah mengapa berinvestasi dalam sumber daya manusia akan menjadi sangat penting,” lanjut Menkeu.

Aspek ketiga yang diperlukan agar kemakmuran suatu negara bisa lebih merata adalah bidang kesehatan. Menkeu menyebut bahwa pengembangan teknologi telemedicine menjadi hal yang sangat penting.

Sebab, seperti di Indonesia sebuah negara yang memiliki banyak pulau dan beberapa di antaranya masih sangat terpencil, masyarakat dulu tidak memiliki akses ke dokter spesialis.

Baca Juga: Pemerintah optimistis perbaikan ekonomi kuartal I akan terus berlanjut

Tapi sekarang, melalui dokter umum yang ada di sana, mereka dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis yang memberi saran membantu para dokter umum untuk melakukan tindakan medis.

“Hal terakhir yang perlu menjadi perhatian kita adalah tata kelola baik itu tata kelola pemerintah atau dalam hal ini tata kelola sektor publik, tata kelola perusahaan, dan tata kelola global,” kata Menkeu.

Menkeu menambahkan bahwa tata kelola sektor publik yang baik harus mampu menghadirkan interaksi yang seimbang antara para pemangku kepentingan dan bisa mencegah adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto