KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Keuangan Melaporkan realisasi belanja negara hingga akhir April 2021 mencapai Rp 750,5 triliun atau 27,7% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2022 yang sebesar Rp 2.708,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan, APBN tetap menjadi instrumen penjaga yang luar biasa.

“Pada saat dunia diguncang dengan berbagai hal seperti pandemi, inflasi, suku bunga, dan potensi terjadinya pelemahan ekonomi, APBN tetap menjadi instrumen penjaga negara dan ekonomi kita,” tuturnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/5).

Harga Hunian Bukan Satu-Satunya Kendala Gen Z Belum Punya Rumah Sendiri

Dia mengatakan, realisasi belanja negara pada April terbagi cukup merata, diantaranya  belanja Kementerian/Lembaga sudah terealisasi Rp 254,6 triliun atau 26,8% terhadap APBN.

Baca Juga: Realisasi Belanja Barang Capai Rp 77 T per April, Belanja Penanganan Covid-19 Turun

Belanja K/L ini dimanfaatkan terutama untuk belanja pegawai termasuk tunjangan hari raya (THR), kegiatan operasional K/L, pengadaan peralatan/mesin, jalanan, jaringan, irigasi, serta penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.

Kemudian, untuk belanja non K/L sudah terealisasi Rp 254,4 triliun atau 25,5% dari APBN. Belanja ini digunakan terutama untuk penyaluran subsidi, kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan pembayaran pensiunan termasuk THR dan jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Lalu, untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sudah terealisasikan Rp 242,4 atau 31,5% terhadap APBN. Realisasi penyaluran ini utamanya didukung oleh kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik dan juga digunakan untuk penyaluran dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) regular TA 2022 tahap satu.

Lebih lanjut, untuk pembiayaan investasi, hingga Mei 2022 sudah tersalurkan sebesar Rp 17 triliun. 

Baca Juga: Hingga April 2022, Surplus APBN Mencapai Rp 103,1 Triliun

Pembiayaan investasi ini ditunjukan untuk Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk pembelian berbagai lahan infrastruktur nasional sebesar Rp 10 triliun, investasi pemerintah untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 6 triliun dan BLU Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sebesar Rp 1 triliun. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News