KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai, penyaluran gas LPG 3 kilogram (kg) atau gas melon oleh PT Pertamina (Persero) seharusnya bisa tepat sasaran dengan memanfaatkan digitalisasi. 

Bendahara Negara itu mengatakan, dengan menggunakan teknologi digitalisasi diharapkan Pertamina dapat mengakselerasi inklusi keuangan, akuntabilitas, dan reliabilitas atas subsidi yang efektivitasnya sangat mengandalkan data by name by address.

“Subsidi untuk LPJ 3 kg yang saya lihat, Pertamina juga ada di sini, itu berapa puluh juta kita punya subsidi lebih dari Rp 53 triliun,” kata Sri Mulyani dalam acara bertema Digitalisasi BUMN, Rabu (16/12). 

Di kesempatan yang sama, Sri Mulyani berharap PT Pupuk Indonesia (Persero) dapat melaksanakan hal yang sama, agar subsidi pupuk yang memakan anggaran lebih dari Rp 25 triliun itu bisa dimanfaatkan oleh para petani yang memang layak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Subsidi pupuk juga seharusnya kita tahu lokasinya di mana dan kebutuhan pupuknya berapa, digitalisasi tentu akan membantu dari sisi akuntabilitas dan sisi perencanaannya,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Sri Mulyani sebut libur panjang akhir tahun bisa jadi sentimen negatif ekonomi

Menkeu berharap, ke depan seluruh subsidi-subsidi pemerintah yang berasal dari belanja negara itu bisa dikonversi menjadi digital agar lebih efisien dan efektif. “Ini merupakan tantangan yang  saya harap akan bisa dilakukan atau dikerjakan oleh Kementerian/Lembaga,” kata dia.  

Sebagai info, anggaran subsidi untuk jenis BBM tertentu dan LPJ tabung 3 kg dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021 sebesar Rp 54,48 triliun, terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu untuk minyak tanah dan solar sebesar Rp 16,63 triliun dan elpiji tabung 3 kg sebesar Rp 37,84 triliun. 

Sementara, untuk menunjang sektor pertanian, otoritas fiskal juga berkomitmen untuk mendorong ketersediaan pupuk dengan subsidi mencapai sebesar Rp 29,7 triliun di 2021. Tujuannya, agar produktivitas petani bisa tetap terjaga.

“Ini semuanya akan membutuhkan teknologi digital yang memungkinkan belanja pemerintah dan policy-policy pemerintah bisa dieksekusi dan bisa kita awasi secara akurat, mengurangi terjadinya korupsi dan moral hazard,” pungkas Sri Mulyani.

Selanjutnya: Sri Mulyani beri insentif penundaan pembayaran pita cukai untuk rokok putih

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari