KONTAN.CO.ID - Pemerintah telah mengumumkan kebijakan ekonomi berupa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Kamis (31/8). Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kementeriannya juga menyisir kebijakan yang mempengaruhi dunia usaha, baik dari sisi pajak maupun bea dan cukai. "Bahkan dari sisi perbendaharaan," kata Sri Mulyani usai Rapat Paripurna di DPR, Kamis (31/8). Lebih lanjut menurut Sri Mulyani, Kemkeu akan berkontribusi dan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai hal ini. "Kalau ada hal-hal yang terus akan kita perbaiki baik dari sisi policy maupun adminsitrasi," tambahnya.
Sri Mulyani sisir kebijakan yang hambat investasi
KONTAN.CO.ID - Pemerintah telah mengumumkan kebijakan ekonomi berupa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Kamis (31/8). Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kementeriannya juga menyisir kebijakan yang mempengaruhi dunia usaha, baik dari sisi pajak maupun bea dan cukai. "Bahkan dari sisi perbendaharaan," kata Sri Mulyani usai Rapat Paripurna di DPR, Kamis (31/8). Lebih lanjut menurut Sri Mulyani, Kemkeu akan berkontribusi dan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai hal ini. "Kalau ada hal-hal yang terus akan kita perbaiki baik dari sisi policy maupun adminsitrasi," tambahnya.
