Jakarta. Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi permasalahan di seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia pada 2017 kembali memprioritaskan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Dalam rapat kerja antara Komisi XI dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik menetapkan target kemiskinan pada angka 10,5% dan pengangguran pada 5,6%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia mempunyai rekam jejak panjang dalam menurunkan kemiskinan. Hal ini terbukti dalam setiap tahunnya mengalami penurunan meskipun angkanya tidak signifikan.

Inovasi Ekonomi dan Pemberdayaan Holistik Bawa Nasabah PNM Naik Kelas

"Kalau bicara komitmen, ada rekam jejak yang baik setiap peralihan pemerintahan. Namun ini tidak bisa langsung turun begitu saja, perlu waktu yang sangat panjang," kata Sri Mulyani, Rabu (7/9) malam di gedung DPR.

Dia mengakui bahwa untuk menurunkan kemiskinan sampai di bawah angka 10% itu sangat sulit dibandingkan menurunkan dari angka 20% ke 10%. Pasalnya angka di bawah 10% merupakan kemiskinan levelnya yang sudah akut. "Jadi ini membutuhkan intervensi pemerintah lebih dalam tidak hanya berbentuk uang," ungkapnya.

Langkah yang harus dilakukan yaitu memberikan kesempatan untuk bisa mengakses ke segala sektor, salah satunya yaitu pendidikan. Namun ini bukan sekedar anggaran 20% dari APBN, namun kualitas pendidikan itu sendiri.

Kemudian di sektor kesehatan. Puskesmas dan rumah sakit aksesnya belum bisa mencapai daerah terpencil. Kemudian kualitas puskesmasnya banyak masih belum memadai. Selanjutnya gizi buruk juga masih menjadi momok, dan ini akan merusak otak anak. Maka dari itu, "peran pemerintah daerah menjadi penting," katanya.

Untuk pengangguran, kata Sri, ini menjadi pembahasan lama dalam pertemuan G-20. Permasalahannya setiap pertumbuhan ekonomi yang ada itu tidak menghasilkan pekerjaan hal ini disebabkan digitalisasi ekonomi. "Kita akan upayakan untuk mengcreatejob dalam setiap pertumbuhan ekonomi," katanya.

Sekretaris Jenderal Bappenas Imron Bulkin mengatakan target yang ditetapkan untuk pengentasan kemiskinan sebesar 5,6% lebih besar 0,1% dari target yang ditetapkan pemerintah. Namun itu masih cukup realistis jika target pertumbuhan ekonomi 5,1%. "Begitu juga dengan pengampunan," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News