Sri Mulyani Tahan Anggaran Infrastruktur, Menteri PU: Sesuai Arahan Prabowo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, anggaran infrastruktur untuk pagu 2025 masih ditahan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Dody menjelaskan bahwa ditahannya anggaran tersebut bukan tanpa alasan, di mana ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Semua dana infrastruktur sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan sesuai arahan Pak Presiden, sampai kita kemudian antar kementerian ini duduk sama-sama, dengan Kepala Bappenas," ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian PU, Jakarta, Senin (18/11).

Dody mengungkapkan, pihaknya juga belum mengetahui berapa anggaran yang akan digelontorkan untuk menunjang proyek infrastruktur di tahun depan. Untuk itu, dirinya bakal melakukan komunikasi lebih lanjut antar kementerian terkait rencana pembangunan.

"Tanpa Kepala Bappenas, ya kita juga nggak bisa ngapain-ngapain kan yang merencanakan beliau. Setelah bulet utuh mau kemana, arahnya kemana, makanya tadi ada kepala Bappenas, ada kepala BIG (Badan Informasi Geospasial), ini super penting, peta kan harus satu nih, petanya salah meleset kita semua susah," ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian PU turut mengejar program percepatan (quick win) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, di mana salah satunya mengejar target swasembada pangan pada 2028.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti mengatakan dalam mendukung swasembada pangan tersebut, pihaknya akan menggalakkan pembangunan bendungan agar sistem pengairan untuk tanaman pangan bisa berjalan baik.

“Jadi kita quick wins untuk swasembada pangan, energi, kayak gitu kan. Kita saat ini kan fokus yang untuk swasembada pangan, irigasi, pengairan,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Jumat (15/11).

Diana mengungkapkan, dalam menggarap infrastruktur penunjang swasembada pangan itu, pihaknya bakal mengurusi persoalan air salah satunya ialah bendungan. Sementara terkait sarana produksi pertanian (saprodi) akan di bawah kendali Kementerian Pertanian (Kementan).