KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap menjalankan kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada pagu anggaran sebesar 5%.

Hal ini dilakukan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak politik.

Kendati begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa k/l sebenarnya bisa mengajukan pembukaan blokir anggaran apabila memiliki prioritas dan urgensi yang tinggi.

BNI Luncurkan Layanan Wealth Management di Singapura,Gandeng Schroders dan Fullerton

Baca Juga: Sri Mulyani Bantah Automatic Adjustment untuk Biayai Bansos

"Apabila K/L betul-betul memiliki prioritas dan urgensi yang tinggi, mereka akan bisa meminta untuk dibuka blokir, tapi sangat selektif karena memang tujuannya untuk meningkatkan disiplin fiskal dan penajaman prioritas di dalam masing-masing K/L," ujar Sri Mulyani dalam  Sidang Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4).

Bendahara Negara menegaskan bahwa kebijakan  automatic adjustment  tidak digunakan untuk membiayai dana bantuan sosial (bansos).

"Yang cukup banyak ditanyai mengenai automatic adjustment , tampaknya muncul persepsi bahwa  automatic adjustment  dilakukan untuk membiayai bansos. Saya tegaskan tidak," katanya.

Baca Juga: Anggaran Kemendag Diblokir Rp 140 Miliar, Kinerja Perdagangan Bakal Terganggu?

Ia menyampaikan, kebijakan  automatic adjustment  sebesar 5% dari belanja K/L untuk mendorong penajaman prioritas belanja K/L tanpa mengorbankan target capaian prioritas K/L.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli