KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sepanjang 2018 utang pemerintah pusat bertambah Rp 423 triliun menjadi Rp 4.418,3 triliun. Sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo penambahan utang pemerintah mencapai Rp 1.809,6 triliun. Sementara pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berakhir, ia meninggalkan utang sebesar Rp 2.608,7 triliun.

Terkait penambahan utang tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan utang Indonesia transparan. Menurutnya, kenaikan utang tersebut masih dalam kondisi normal dan tidak perlu dikhawatirkan.

"Utang adalah alat yang kami gunakan secara hati-hati dengan bertanggung jawab, dibicarakan secara transparan, bukan ujug-ujug, tidak ugal-ugalan," ujar Sri Mulyani usai rapat di kantor presiden, Rabu (23/1).

Menurut Sri Mulyani, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih sebesar 30%. Angka tersebut tidak termasuk tinggi bila dibandingkan dengan negara lain. "Setahu saya, 30% itu tidak tinggi, tapi kami juga tidak mengatakan kita kemudian mau sembrono," terangnya.

Rasio hutang dengan PDB negara lain jauh lebih tinggi. Sri bilang rasio hutang terhadap PDB negara lain bisa mencapai 60% bahkan 90%.

Selain itu kehati-hatian pengelolaan APBN juga diperlihatkan dari defisit Indonesia. Defisit APBN Indonesia tahun 2018 sebesar 1,7% lebih rendah dibandingkan negara lain. "Jadi lihat dari perspektif itu," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli