KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah menteri melakukan rapat terbatas (ratas) membahas pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa telah dilaporkan dalam ratas perlunya antisipasi tantangan yang kemungkinan dihadapi baik dari sisi dinamika global dan sisi ekonomi. Seperti terjadinya kenaikan suku bunga, inflasi dan juga dari arus moda, tensi geopolitik, tren digitalisasi, perubahan iklim, dan demografi yang semakin aging (semakin menua).

Untuk mencapai high-income country, maka APBN tahun 2025 akan tetap dikelola dan difokuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tantangan struktural, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas.

Baca Juga: Pemerintahan Baru Bisa Tunda Kenaikan Tarif PPN Jadi 12% di 2025

"Oleh karena itu, fokus dari kebijakan fiskal 2025 untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan, konvergensi kesejahteraan dan kemajuan antar daerah," ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jumat (5/4).

Menkeu menambahkan bahwa beberapa fokus seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, SDM unggul, inklusivitas dan reformasi birokrasi akan tetap dilakukan. 

"Bapak presiden juga meminta supaya kita tetap berkomunikasi, tentu saja, nantinya dengan pemerintah baru. Sehingga pemerintah baru bisa pada tahun pertama langsung melaksanakan program-program yang menjadi prioritas yang sudah disampaikan," kata Sri Mulyani.  

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan bahwa pihaknya akan ada komunikasi dengan pemerintahan selanjutnya karena bagaimanapun juga pemerintah baru dari sisi proses politik dan sisi transisi masih menunggu sampai dengan Oktober 2024.

Baca Juga: Ketidakpastian Pemilu Terhapus, Arah Pasar Finansial Lebih Jelas

"Namun di satu sisi kita juga melihat keputusan dari Mahkamah Konstitusi, dengan demikian melihat kepada proses politik namun persiapan APBN tetap dilakukan," ujar Sri Mulyani.

Dia menyatakan, Kementerian Keuangan berkomunikasi dan memberikan alternatif mengenai postur APBN 2025 yang bisa tetap mewadahi program prioritas, namun tidak melanggar fiscal prudence. 

"Dalam hal ini defisit yang tadi disampaikan di bawah 3% jadi pedoman untuk disepakati untuk dijaga," tutur Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli