KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belanja negara yang berkualitas mampu mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya belanja berkualitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di masa pandemi Covid-19 belanja berkualitas menjadi krusial karena sempitnya ruang fiskal akibat
refocussing APBN untuk penanganan pandemi. Sementara, pascapandemi, belanja berkualitas tidak kalah pentingnya mengingat Indonesia harus mengejar pencapaian target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Untuk itu, peningkatan kualitas belanja menjadi keniscayaan bagi pemerintah.
Menkeu menyampaikan, belanja negara harus diarahkan untuk menghasilkan
output/outcome yang berkualitas, memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian, serta dapat mendorong kondisi ke arah yang lebih baik.
Baca Juga: Inflasi Negara Maju Masih Tinggi, Menkeu Imbau K/L Hati-Hati Gunakan Anggaran Belanja "Bagaimana kita fokus untuk menggunakan anggaran belanja negara tahun ini yang mencapai lebih dari Rp 3.000 triliun untuk bisa terus meningkat kualitasnya di dalam rangka untuk transformasi ekonomi," ujar Sri Mulyani dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023, Rabu (17/3). Asal tahu saja, sampai dengan kuartal I-2023, kinerja APBN masih tetap terjaga positif. Pendapatan negara mencapai Rp 647,2 triliun atau 26,3% dari APBN yang meningkat sebesar 29,0% dari realisasi periode yang sama tahun 2022. Kemudian, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp518,7T (16,9% dari APBN), naik 5,7% dibanding tahun sebelumnya. Dengan kinerja tersebut, realisasi APBN pada kuartal I-2023 mencatatkan surplus sebesar Rp128,5 triliun atau sebesar 0,61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan keseimbangan primer juga tercatat mengalami surplus sebesar Rp 228,8 triliun.
Baca Juga: Anggaran Mobil Listrik untuk Pejabat Banjir Dukungan Sri Mulyani berharap agar pelaksanaan anggaran pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dapat terus ditingkatkan, baik dalam hal tata kelola,
quality of spending, maupun dalam hal
monitoring dan evaluasinya, sehingga
good governance dan
spending better dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah dapat terwujud. Selain itu diminta komitmen seluruh pengelola keuangan pada K/L maupun pemerintah daerah untuk tidak sekadar menjalankan rutinitas membelanjakan uang APBN. Diperlukan peningkatan kemampuan dalam membelanjakan anggaran dengan komposisi yang tepat, pelaksanaan kegiatan dan program dengan efektif dan efisien, serta penguatan sinergi dengan pihak-pihak terkait. "Jadi saya berterima kasih kepada seluruh K/L dan bahkan kepada pemerintah daerah yang akan terus melakukan Inovasi dan kreativitas dalam mengelola anggarannya dari sisi
value for money. Bagaimana setiap rupiah yang dikelola menghasilkan dampak menghasilkan semaksimal mungkin kepada masyarakat," pungkas Menkeu. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Wahyu T.Rahmawati
