KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Pemerintah meluruskan perkembangan isu terkait dana bantuan sosial yang dinilai sebagian kalangan untuk kepentingan politik mengingat Presiden Joko Widodo yang saat ini menjabat juga menjadi calon presiden pada pemilu April mendatang. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan dana untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut tidak berkaitan dengan pemilu. Menurutnya, program tersebut merupakan upaya pemerintah menggenjot peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Anggaran tersebut naik dua kali lipat untuk disesuaikan dengan inflasi. Kami belum menyesuaikan sejak tahun 2012," ungkap Sri Mulyani di Ritz Carlton Pacific Place, Selasa (8/1).

Menurut  Sri Mulyani, kebijakan yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, merupakan upaya mendorong dan membantu prioritas nasional yang fokusnya untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Selain itu, pemerintah juga sudah menganggarkan 20% dari keseluruhan APBN 2019 untuk pendidikan atau sekitar Rp 492,5 triliun. Untuk vokasi, Sri Mulyani juga mengaku telah memberikan anggaran khusus.

"Kita memberikan anggaran khusus untuk vokasi, selain di Kementerian Pendidikan dan Budaya, serta Kemeterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi," ujarnya.

Kebijakan fiskal juga bisa diberikan melalui insentif bagi industri yang memberikan program pemagangan bagi siswa vokasi. "Mendapatkan deductible dua kali sehingga bisa mengurangi biaya, sehingga bayar pajaknya lebih kecil. Ini instrumen APBN yang kita lakukan," jelas Sri Mulyani.

Berbicara mengenai peningkatan SDM, pemerintah juga memperhatikan kesehatan. Sebesar 5% alokasi APBN digunakan untuk kepentingan kesehatan atau mencapai Rp 123,1 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli