KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan A New Global Financing Pact for Climate Change action, di Paris, Perancis, pada Jumat (23/6).

Pertemuan tersebut salah satunya membahas mengenai sumber dana untuk membiayai Investasi di negara-negara berkembang dalam rangka menghindarkan dunia dari bencana perubahan Iklim.

Dia mengatakan, menurut Nicholas Stern dari London School of Economics dan Amar Bhattacharya dari Brookings Institution diperlukan Investasi senilai US$ 500 miliar hingga 1 triliun periode 2019-2025 dan meningkat menjadi US$ 2,4 triliun hingga 2030, bagi negara berkembang untuk menghindari bencana perubahan iklim.

Baca Juga: Sri Mulyani Terbitkan Aturan Penagihan, Pengemplang Pajak Semakin Ketar-Ketir

Pasca pandemi nilai investasi yang diperlukan makin besar yaitu US$ 5,3 triliun. Untuk perspektif atau sebagai perbandingan, dengan Produk Domestik Bruto (PDB)Indonesia saat ini sekitar US$ 1,24 triliun.

Menurutnya setiap negara memiliki kedaulatan dan langkah untuk melakukan program perubahan iklim. Selain itu, diperlukan upaya lebih besar dan reformasi dari lembaga multilateral dalam mendukung negara berkembang untuk mencapai tujuan pembangunan.

Peran sektor swasta sangat penting dan diperlukan namun diperlukan upaya untuk menangani isu resiko dan instrumen katalis untuk mencapai hal tersebut.

Kemudian juga, diperlukan mekanisme monitoring dan akuntabilitas agar komitmen negara maju dan dunia dalam pembiayaan dan pelaksanaan program perubahan iklim.

“Itu agenda besar dan penting yang dibahas dalam Pertemuan di Paris ini. Hari ini Presiden Perancis Emmanuel Macron membuka pertemuan tersebut. Serta Perdana Menteri Barbados Mia Mottley yang bercerita negaranya mengalami dampak besar akibat perubahan iklim bicara dalam pembukaan acara,” tutur Sri Mulyani dalam postingan akun Instagramnya @smindrawati, Jumat (23/6).

Baca Juga: Bertemu Menkeu Inggris, Sri Mulyani Bahas Kerja Sama Bilateral Hingga Transisi Energi

Lebih lanjut Dia mengatakan, perubahan iklim adalah ancaman bagi seluruh kemanusiaan dan dunia. Kerja sama global merupakan keharusan. Namun untuk mewujudkan itu sungguh tidak mudah dalam situasi dunia yang makin terfragmentasi.

Sementara itu, menurutnya Indonesia akan terus berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam ikut menjaga ketertiban dan keselamatan dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial. Itu perintah konstitusi kita.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .