KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Keuangan untuk segera melunasi tagihan ke Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun. Tagihan tersebut berkaitan dengan pengadaan beras dalam memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, Kemenkeu akan membayarkan tagihan tersebut setelah audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dia berharap proses audit tersebut dapat segera diselesaikan. “Jadi sekarang ini BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat, sehingga tagihannya bisa disampaikan kepada kita,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (6/11).
Sri Mulyani Tunggu Audit BPKP untuk Bayar Tagihan Rp 16 Triliun Ke Bulog
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Keuangan untuk segera melunasi tagihan ke Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun. Tagihan tersebut berkaitan dengan pengadaan beras dalam memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, Kemenkeu akan membayarkan tagihan tersebut setelah audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dia berharap proses audit tersebut dapat segera diselesaikan. “Jadi sekarang ini BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat, sehingga tagihannya bisa disampaikan kepada kita,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (6/11).