KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kegelisahannya bahwa ada 163 Kabupaten/Kota yang lelet menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Desa. Sebab, sudah berjalan lebih dari enam bulan, tapi penyerapannya masih minim. 

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan dari total Kabupaten/Kota yang membawahi sebanyak membawahi 25.547 desa  tersebut sampai dengan 19 Juli 2021 baru merealisasikan BLT Desa sebesar Rp 938,3 miliar. 

Angka tersebut hanya setara 8,2% dari total pagu sejumlah Rp 11,51 triliun. Artinya anggaran yang masih diendap atau belum disalurkan yakni mencapai Rp 10,57 triliun. 

Padahal, anggaran tersebut diperuntukkan untuk penanganan pandemi daerah di tahun ini. Secara pengelompokan peraturan daerah tersebut memiliki penyerapan direntang 0%-15% dari alokasi dana yang diberikan.

Baca Juga: Realisasi perlindungan sosial belum capai 20%, Jokowi minta kebut bansos

“Masalahnya ini sudah sampai per 19 Juli tapi realisasinya masih sangat rendah. Karena ini sagat berarti bagi masyarakat di desa di mana saat menghadapi PPKM Darurat,” ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers, Rabu (21/7). 

Selain ini, ada pula 151 daerah yang klaster penyerapannya BLT Desa baru 15%-30% dengan realisasi di periode sama sebesar Rp 2,82 triliun, atau setara 21,7% dari total anggaran Rp 10,04 triliun.

Kemudian, 99 daerah terendus baru menyerap BLT Desa sekitar 30%-50% dengan realisasi Rp 2,27 triliun. Angka tersebut sama dengan 37,3% dari pagu Rp 6,09 triliun. 

Selanjutnya, hanya ada 21 daerah yang mampu menyerap anggaran lebih dari 50% dengan realisasi sebesar Rp 717 miliar atau setara 59,7% dari total anggaran Rp 1,2 triliun. 

Baca Juga: BLT UMKM di eform BRI tahap 3 cair, ini cara cek daftar penerimanya

Editor: Noverius Laoli