KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pembiayaan utang di tahun 203 akan cukup menantang. Hal ini dikarenakan adanya ketidakpastian global yang membayangi perekonomian Indonesia serta melonjaknya inflasi. Sehingga untuk menjaga kebijakan fiskal yang tetap ekspansif maka perlu untuk menjaga defisit financing agar tetap aman. “Lingkungan global dari sisi pembiayaan akan cukup menantang. Oleh karena itu kebutuhan untuk pembiayaan akan kita kelola secara ekstra hati-hati agar utang tetap terjaga secara stable,” ujar ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (31/5). Hal tersebut juga didukung dengan langkah-langkah pendalaman pasar untuk menjaga dan menopang pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) yang stabil juga. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong inovasi pembiayaan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), sovereign wealth fund, Indonesia Investmen Authority (INA), serta dukungan dalam bentuk skema pembiayaan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.
Sri Mulyani Ungkap Pembiayaan Utang di 2023 Cukup Menantang
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pembiayaan utang di tahun 203 akan cukup menantang. Hal ini dikarenakan adanya ketidakpastian global yang membayangi perekonomian Indonesia serta melonjaknya inflasi. Sehingga untuk menjaga kebijakan fiskal yang tetap ekspansif maka perlu untuk menjaga defisit financing agar tetap aman. “Lingkungan global dari sisi pembiayaan akan cukup menantang. Oleh karena itu kebutuhan untuk pembiayaan akan kita kelola secara ekstra hati-hati agar utang tetap terjaga secara stable,” ujar ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (31/5). Hal tersebut juga didukung dengan langkah-langkah pendalaman pasar untuk menjaga dan menopang pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) yang stabil juga. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong inovasi pembiayaan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), sovereign wealth fund, Indonesia Investmen Authority (INA), serta dukungan dalam bentuk skema pembiayaan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.