KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemerintah saat ini tengah membuka kemungkinan melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara bertahap.

Alasan pemerintah membuat rencana tersebut karena beberapa negara sudah mulai mengurangi pembatasan sosial akibat corona virus disease 2019 (Covid-19).

“Bila adanya policy tersebut, namun ini tidak boleh terjadi yang menimbulkan outbreak luas. Ini langkah yang terus menerus oleh Presiden dan kabinet, dikaji dari berbagai aspek dan berdasarkan data,” kata Menkeu dalam eapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5).

Baca Juga: Prediksi Sri Mulyani bila PSBB belum berakhir, pertumbuhan ekonomi bisa minus 0,4%

Lebih lanjut Menkeu menjelaskan, rencana PSBB dibuka secara bertahap tentunya dilandasi oleh data dari hasil tes kesehatan yang dilakukan massal. Sehingga pemerintah bisa mengukur penyebaran Covid-19. “Jadi ini tergantung pada testing yang meluas,” ujar Menkeu.

Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan apabila dampak pandemi tersebut berlanjut lebih dari Juni 2020 dan PSBB masih berlanjut maka besar kemungkinan skenario terburuk pertumbuhan ekonomi merosot ke minus 4%.

Prediksi tersebut mempertimbangkan bila pusat penyebaran Covid-19 yang saat ini hanya di Jawa khususnya Jabodetabek akan meluas ke daerah luar Jawa lainnya.

Sri Mulyani menambahkan, saat ini nominal konsumsi rumah tangga sebesar Rp 5.000 triliun tersendat akibat berkurangnya aktivitas ekonomi masyarakat karena PSBB.

“Tapi ini skenario sangat berat, bila Covid-19 terus berlangsung, dan PSBB panjang, dan tidak hanya di Jakarta,” kata Sri Mulyani.

Kendati begitu, Sri Mulyani menegaskan, saat ini pemerintah bekerja dengan dua skenario. Di luar dari pertumbuhan ekonomi minus 0,4%, pemerintah akan tetap menjaga untuk bisa bertahan di level 2,3%.

“Saat ini kita bekerja gunakan dua skenario. Berat jika pertumbuhan ekonomi bisa tetap terjaga di kisaran 2,3%. Ini berkaitan dengan lamanya Covid menyebabkan terjadinya PSBB dan penurunan aktivtias ekonomi. Asumsi Covid mencapai puncak Mei dan Juni,” ujar Menkeu.

Baca Juga: Sri Mulyani: BI perlu masuk ke pasar perdana SBN hingga Rp 242 triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat