KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kelompok masyarakat sipil Filipina mengajukan pengaduan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte pada Senin, langkah yang diperkirakan akan menghadapi tantangan dukungan dari anggota parlemen menjelang pemilu paruh waktu tahun depan. Tuduhan terhadap Duterte mencakup korupsi, penyuapan, serta "kejahatan berat" lainnya.
Tuduhan Utama Terhadap Sara Duterte
Pengaduan yang diajukan oleh koalisi politik progresif Akbayan menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Duterte, termasuk:-
Korupsi dan Penyuapan Penggunaan dana rahasia untuk kepentingan pribadi disebut sebagai pelanggaran serius terhadap sumpah jabatan. - Ancaman Kekerasan Pernyataan Duterte yang menyebutkan rencana pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., istrinya, dan sepupunya yang menjabat sebagai Ketua DPR dianggap sebagai bukti "ketidakmampuan mental" untuk memimpin.
- Penyalahgunaan Kekuasaan Insiden terkait pemindahan kepala stafnya ke rumah sakit juga menjadi bagian dari pengaduan, dengan tuduhan pemaksaan dan kekerasan.
Respons dan Konteks Politik
Presiden Marcos telah memperingatkan bahwa upaya pemakzulan ini bisa mengganggu jalannya reformasi pemerintahan. Sebagai mantan sekutu yang kini berseberangan, hubungan antara Marcos dan Duterte semakin meruncing. Dukungan Marcos di DPR yang didominasi oleh sekutunya memberikan keuntungan politik, tetapi upaya pemakzulan di Senat memerlukan dukungan lebih luas, yang sulit dicapai tanpa risiko kehilangan basis pendukung Duterte. Rodrigo Duterte, ayah Sara Duterte dan mantan presiden, masih memiliki pengaruh politik besar, terutama di wilayah selatan Filipina. Dengan pemilu paruh waktu yang semakin dekat, senator diperkirakan enggan memulai proses pemakzulan yang dapat menggerus modal politik mereka. Dalam pernyataannya, Duterte mengklaim bahwa ucapannya telah diambil di luar konteks. Dia menyangkal menggunakan istilah seperti "pembunuh bayaran" dan menyebut bahwa tuduhan tersebut adalah bagian dari "narasi mengerikan yang dibuat-buat."Prospek Pemakzulan dan Dampaknya
Pengaduan pemakzulan ini dianggap sebagai langkah awal yang mungkin memicu pengajuan pengaduan yang lebih kuat di masa depan. Proses ini melibatkan beberapa tahap:- Hearing di Komite Kehakiman Komite DPR harus memberikan suara mayoritas untuk melanjutkan pengaduan ini ke tahap berikutnya.
- Dukungan dari Satu-Per-Tiga Anggota DPR Jika didukung oleh setidaknya sepertiga anggota DPR, kasus ini akan berlanjut ke Senat untuk pengadilan.
- Risiko Ketidakstabilan Politik Proses pemakzulan yang berkepanjangan dapat memicu ketidakstabilan di negara yang masih menghadapi tantangan demokrasi.