KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam beberapa hari terakhir, publik dan pelaku pasar perbankan di Indonesia dihebohkan oleh munculnya wacana perombakan total jajaran direksi di bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Isu ini muncul setelah pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut Presiden Prabowo berencana mengganti seluruh direksi Bank Himbara karena dinilai tidak optimal dan merugikan negara. Namun, para pengamat menilai wacana belum mendesak. Mereka memandang stabilitas tata kelola dan kesinambungan strategi justru menjadi faktor kunci agar bank-bank negara dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menopang perekonomian.
Ekonom Piter Abdullah berpandangan bank-bank BUMN memiliki mandat utama sebagai pengelola dana publik yang harus dijalankan secara profesional dan hati-hati, bukan sebagai pelaksana langsung kebijakan publik.
Baca Juga: Isu Perombakan Direksi Bank Himbara Berhembus, Bos Danantara: Belum Ada Pembicaraan Ia menekankan bahwa bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang bertanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat. “Sehingga stabilitas perlu menjadi prioritas selama pengelolaan dana dilakukan secara prudent dan kualitas aset terjaga,” ujarnya, Kamis (5/2/2026). Senada, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira yang menilai intervensi berlebihan terhadap tata kelola bank BUMN berisiko mengganggu stabilitas sektor keuangan jika tidak diimbangi pertimbangan kualitas kredit dan manajemen risiko. Menurut Bhima, dorongan program prioritas tetap perlu dijalankan dalam kerangka kehati-hatian agar tidak meningkatkan risiko kredit, seraya menambahkan bahwa bank BUMN selama ini telah berperan besar mendukung UMKM dan masyarakat kecil, antara lain melalui penyaluran KUR berbunga rendah. Sejumlah bank BUMN mencatat kinerja solid dalam beberapa tahun terakhir sekaligus berperan sebagai akselerator pembangunan nasional. Sepanjang 2025, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menunjukkan ketahanan kinerja yang ditopang transformasi digital dan penguatan bisnis berkelanjutan, sejalan dengan perannya sebagai bank nasional berkapabilitas global pendukung program pemerintah.
Baca Juga: OJK Pastikan Penarikan Dana SAL Rp 75 T dari Himbara Tak Berdampak Signifikan BNI berkontribusi pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta penguatan ekonomi desa dan sektor riil melalui pembiayaan terarah, digitalisasi layanan, serta dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, pengembangan UMKM dan koperasi melalui KDKMP dan Agen46, hingga penyaluran KPR FLPP dalam Program 3 Juta Rumah. Adapun PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga memperkuat peran pembangunan dengan mengembangkan ekosistem UMKM kreatif secara terintegrasi, mulai dari pembiayaan, pendampingan usaha, hingga pemanfaatan sistem keuangan digital untuk meningkatkan daya saing. Sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menjalankan program Klasterku Hidupku untuk mendorong UMKM sektor produksi naik kelas melalui pendekatan pemberdayaan berbasis klaster.
Di sisi lain, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menjadi ujung tombak Program 3 Juta Rumah sebagai penyalur KPR Sejahtera FLPP terbesar nasional. Hingga 22 Desember 2025, BTN telah menyalurkan 128.608 unit rumah subsidi atau 46,7% dari total realisasi nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
