KONTAN.CO.ID - Status hukum mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak kembali menjadi perdebatan. Rencana pemindahannya dari penjara ke tahanan rumah belum dapat dipastikan.

Hal tersebut terjadi karena pemerintah Malaysia menemukan perbedaan penafsiran antara keputusan Dewan Pengampunan dan perintah pengadilan mengenai pembebasannya.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail mengatakan, istilah discharge dalam perintah pengadilan berpotensi memiliki makna pembebasan penuh.

Di sisi lain, keputusan Dewan Pengampunan menyebut Najib dapat menjalani sisa hukumannya melalui tahanan rumah.

Perbedaan tersebut menjadi persoalan karena tahanan rumah dan pembebasan penuh memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

"Jika pengadilan menyatakan bahwa itu berarti pembebasan, maka Departemen Penjara harus membebaskan Najib berdasarkan perintah tersebut."

"Namun, jika kami justru menempatkannya dalam tahanan rumah, hal itu bisa menjadi penahanan yang tidak sah," kata Saifuddin kepada wartawan pada Senin (9/11), dikutip dari The Star.

Baca Juga: Raja Malaysia Tegaskan Perintah Tahanan Rumah Najib Razak Tidak Boleh Ditentang

Antara Tahanan Rumah dan Bebas Sepenuhnya

Saifuddin menjelaskan, keputusan Dewan Pengampunan memungkinkan Najib menjalani sisa masa hukumannya di rumah setelah membayar RM50 juta atau sekitar Rp222,7 miliar.

Mengutip The Straits Times, dalam skema tahanan rumah, Najib tetap berstatus sebagai narapidana yang sedang menjalani hukuman.

Departemen Penjara Malaysia masih memiliki kewenangan untuk mengawasinya, tetapi lokasi penahanan dipindahkan dari Penjara Kajang ke kediaman yang ditetapkan secara resmi.

Sebaliknya, jika istilah discharge dalam perintah pengadilan berarti pembebasan penuh, Departemen Penjara tidak lagi memiliki kewenangan untuk menahan maupun mengawasi Najib sebagai narapidana berdasarkan perintah tersebut.

"Bagaimana kami harus bertindak ketika perintah pembebasan menyatakan 'discharge', sementara Dewan Pengampunan menyebut tahanan rumah? Tahanan rumah dan pembebasan adalah dua hal berbeda," ujar Saifuddin.

Baca Juga: Belum Bayar Denda Rp223,7 Miliar, Eks PM Malaysia Najib Razak Tetap di Penjara

Ia menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak bermaksud menentang keputusan Dewan Pengampunan maupun kewenangan konstitusional Raja Malaysia.

Menurut Saifuddin, kementerian telah menerima surat dari sekretaris Dewan Pengampunan dan tidak mengubah isi keputusan tersebut.

Najib Razak saat ini menjalani hukuman penjara setelah dinyatakan bersalah dalam kasus SRC International.

Selain perkara tersebut, Saifuddin menyebut Najib juga telah dinyatakan bersalah dalam kasus terpisah yang berkaitan dengan skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Mantan perdana menteri Malaysia itu telah menggunakan haknya untuk menempuh proses banding melalui jalur hukum yang tersedia.

Baca Juga: Raja Negeri Tetangga Ini Ampuni Mantan Perdana Menteri Korupsi Rp 187 M Skandal 1MDB