KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun depan, hiruk pikuk pesta demokrasi dimulai. Stigma politisasi APBN pun menyeruak. Hal ini perlu dijawab oleh pemerintah dengan realisasi anggaran yang berdampak optimal ke perekonomian. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, dalam APBN 2018 memang ada belanja-belanja yang bisa mendongkrak citra Joko Widodo (Jokowi). Oleh karena itu, efek dari belanja-belanja ini harus terasa di masyarakat. Belanja-belanja itu di antaranya pertama, bansos PKH yang jumlah penerimanya naik dari 6 juta ke 10 juta rumah tangga miskin. Kedua, belanja infrastruktur tahun depan yang lebih dari Rp 400 triliun. Ketiga, dana desa sebesar Rp 60 triliun yang skemanya akan diubah menjadi program padat karya di mana satu desa ditargetkan serap 200 orang pekerja. Dari ketiga belanja tersebut, menurut Bhima, yang memiliki dampak minim kepada masyarakat tahun depan adalah belanja infrastruktur, “Soal infrastruktur dampaknya memang minim karena ada lag yang cukup lama ke konsumsi rumah tangga,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (12/4). Sementara itu, untuk PKH, menurut dia efeknya akan terasa untuk masyarakat kelas bawah. “Ini sebagai bentuk substitusi pendapatan riil petani dan buruh yang terus turun,” katanya. Adapun menurutnya, program padat karya dana desa cukup ideal dongkrak daya beli. Namun syaratnya, programnya harus jelas dan ada keberlanjutan. “Jangan setelah proyek selesai lalu nganggur lagi,” ucapnya. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI Askolani mengatakan, dalam APBN 2018 memang ada keunikannya tersendiri seperti APBN di tahun-tahun sebelumnya. “Tentunya kalau ditanya apa bedanya, setiap tahun pasti ada keunikan sendiri. Seperti misalnya belanja infrastruktur, tidak bisa setahun saja, tetapi 2-3 tahun ke depan. Menjadi tanggung jawab pemerintah supaya bisa bermanfaat setiap tahun,” jelasnya. Menurut Askolani, manfaat dari belanja infrastruktur sendiri akan terasa di jangka pendek, yakni menyerap tenaga kerja. Namun, bila tidak cukup terasa, di jangka panjang belanja ini bisa meningkatkan ekonomi, “Belanja ini bisa memperbaiki distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan hasil pertanian,“ kata dia. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Stigma politisasi, dampak APBN 2018 dinanti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun depan, hiruk pikuk pesta demokrasi dimulai. Stigma politisasi APBN pun menyeruak. Hal ini perlu dijawab oleh pemerintah dengan realisasi anggaran yang berdampak optimal ke perekonomian. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, dalam APBN 2018 memang ada belanja-belanja yang bisa mendongkrak citra Joko Widodo (Jokowi). Oleh karena itu, efek dari belanja-belanja ini harus terasa di masyarakat. Belanja-belanja itu di antaranya pertama, bansos PKH yang jumlah penerimanya naik dari 6 juta ke 10 juta rumah tangga miskin. Kedua, belanja infrastruktur tahun depan yang lebih dari Rp 400 triliun. Ketiga, dana desa sebesar Rp 60 triliun yang skemanya akan diubah menjadi program padat karya di mana satu desa ditargetkan serap 200 orang pekerja. Dari ketiga belanja tersebut, menurut Bhima, yang memiliki dampak minim kepada masyarakat tahun depan adalah belanja infrastruktur, “Soal infrastruktur dampaknya memang minim karena ada lag yang cukup lama ke konsumsi rumah tangga,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (12/4). Sementara itu, untuk PKH, menurut dia efeknya akan terasa untuk masyarakat kelas bawah. “Ini sebagai bentuk substitusi pendapatan riil petani dan buruh yang terus turun,” katanya. Adapun menurutnya, program padat karya dana desa cukup ideal dongkrak daya beli. Namun syaratnya, programnya harus jelas dan ada keberlanjutan. “Jangan setelah proyek selesai lalu nganggur lagi,” ucapnya. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI Askolani mengatakan, dalam APBN 2018 memang ada keunikannya tersendiri seperti APBN di tahun-tahun sebelumnya. “Tentunya kalau ditanya apa bedanya, setiap tahun pasti ada keunikan sendiri. Seperti misalnya belanja infrastruktur, tidak bisa setahun saja, tetapi 2-3 tahun ke depan. Menjadi tanggung jawab pemerintah supaya bisa bermanfaat setiap tahun,” jelasnya. Menurut Askolani, manfaat dari belanja infrastruktur sendiri akan terasa di jangka pendek, yakni menyerap tenaga kerja. Namun, bila tidak cukup terasa, di jangka panjang belanja ini bisa meningkatkan ekonomi, “Belanja ini bisa memperbaiki distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan hasil pertanian,“ kata dia. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
