JAKARTA. Tak menurunkan bunga acuan, Bank Indonesia (BI) memilih jurus lain untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang melambat. BI akan mengungkit konsumsi masyarakat dengan melonggarkan rasio kredit atas nilai agunan alias loan to value (LTV) atas kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB).

Harus diakui, kredit konsumsi, terutama KPR dan KKB merupakan salah satu motor penggerak ekonomi kita. Lewat pelonggaran LTV, masyarakat bisa membeli rumah dan kendaraan dengan uang muka lebih rendah dari sebelumnya.

Saat ini, LTV kredit properti minimal sebesar 70% atau dengan uang muka 30%. Adapun LTV untuk kredit otomotif saat ini sebesar 75% untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua.

Lalu 70% untuk kendaraan roda empat 70%, dan kendaraan roda tiga untuk keperluan produktif sebesar 80%. (lihat infografik)."Kami akan menambahkan rasio LTV sebesar 10% untuk KPR dan KKB," tandas Halim Alamsyah, Deputi Gubernur BI, Kamis (19/5). LTV kredit properti, contohnya, akan menjadi 80% atau uang muka 20%. Rencana pelonggaran LTV ini akam efektif sebelum semester kedua 2015.

Tahap awal, relaksasi loan to value KPR untuk pembelian rumah pertama. "Bertahap untuk kredit rumah kedua dan selanjutnya," ujar Halim.

Kebijakan pengetatan LTV selama ini sejatinya  lumayan manjur untuk mengerem spekulasi kenaikan harga properti yang tak wajar. Tapi, efeknya, penyaluran KPR melambat.

Tak pelak, pelonggaran LTV itu disambut antusias para bankir. Mereka yakin, kebijakan baru itu akan mendongkrak penyaluran kredit konsumsi, terutama KPR dan KKB.

Anggoro Eko Cahyo, Direktur Konsumer Bank Negara Indonesia (BNI) memproyeksikan, penyaluran KPR BNI bakal tumbuh 14% di tahun ini, dari proyeksi awal 10%. Asal tahu saja, BNI hanya mencatat pertumbuhan KPR sebesar 2,9% menjadi Rp 33,09 triliun per Maret 2015.

Adapun Henry Koenaifi Direktur Konsumer Bank Central Asia berharap, relaksasi kebijakan LTV akan merangsang minat masyarakat mengambil kredit. "BCA akan membuat banyak program untuk dongkrak pertumbuhan KPR," kata dia.

Haru Koesmahargyo, Direktur Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI)  berharap,  kebijakan bank sentral bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, kebijakan mendongkrak kredit konsumsi tak menciptakan ekonomi yang berkualitas, penikmatnya aturan ini terbatas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto