JAKARTA. Janji pemerintah untuk mengguyur dana infrastruktur guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, akhirnya mulai ada tanda-tanda bisa cair. Kalau lancar, mulai awal September, dana bisa cair dan proyek bisa jalan.

Pemerintah memastikan, akhir bulan Juni lalu seluruh daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) proyek infrastruktur yang dibiayai dengan dana saldo anggaran lebih (SAL) untuk infrastruktur baru selesai. Karena itu, instansi pemerintah yang menjadi sponsor proyek sudah boleh menggelar lelang.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Herry Purnomo menjelaskan, kalau ada instansi pemerintah yang sudah melakukan tender maka pada Agustus ini mereka bisa melakukan penandatangan kontrak dengan pemenang tender. "Maka, Agustus ini uang muka proyek bisa mulai dicairkan," terang Herry, belum lama ini.

Hanya saja, Kementerian Keuangan belum bisa memerinci proyek mana saja yang sudah siap jalan.

Sekadar gambaran, total dana stimulus fiskal untuk membangun infrastruktur ini nilainya mencapai Rp 23 triliun. Sebagian besar dana SAL untuk infrastruktur ini akan dialokasikan untuk membangun infrastruktur di kawasan Indonesia Timur.

Setidaknya, ada enam provinsi yang mendapatkan prioritas dana infrastruktur dari SAL yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Adapun kementerian yang menjadi pelaksana, sebagian besar ada di Kementerian Pekerjaan Umum, dan yang lain ada di Kementerian Perhubungan.

Agus mengakui, pencairan dana stimulus infrastruktur dari SAL ini sedikit terlambat dari rencana. Maklum saja, meskipun sudah ada anggaran, dan proyeknya sudah siap, pemerintah tidak bisa langsung menggarap proyek ini. Sebab, semua pencairan anggaran harus mendapat persetujuan DPR lebih dulu.

Meski begitu, pemerintah berharap instansi pelaksana proyek bisa bekerja ekstra keras agar proyek infrastruktur ini bisa terlaksana. Dengan begitu, bisa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal III tahun ini.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo berharap, agar pelaksanaan proyek ini bisa jalan sesuai harapan. Maklum, pemerintah mengandalkan pelaksanaan proyek infrastruktur ini untuk menciptakan banyak lapangan kerja di daerah. Dengan begitu, roda ekonomi di daerah ikut berputar kencang.

Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Kebijakan Fiskal memperkirakan, jika penyerapan belanja SAL ini terealisasi dengan baik, akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi 0,1%-0,2%. "Akan ada penambahan sebesar 0,1%-0,2% dari SAL, jika penyerapan belanja terlaksana dengan baik," ujarnya.

Kini, masyarakat tinggal menunggu hasil kerja pemerintah. Jangan sampai pelaksanaan proyek yang mepet anggaran ini hanya untuk mencairkan anggaran, tapi tidak memperhatikan kualitas proyek yang sedang digarap.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie