KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berdasarkan pemantauan di 34 provinsi, Ombudsman RI menemukan setidaknya tiga fenomena di masyarakat menyusul stok minyak goreng kosong di ritel modern, mulai penimbunan hingga panic buying.

"Ombudsman menemukan ada tiga fenomena, yakni aksi penimbunan minyak goreng, harapannya Satgas Pangan dapat bergerak cepat untuk menangani ini," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika.  

"Selain itu, Ombudsman juga menemukan ada perilaku pengalihan barang dari pasar modern ke pasar tradisional dan muncul panic buying dari masyarakat," ungkap dia, dikutip dari laman Ombudsman RI, Selasa (8/2).

HUT KONTAN ke-29, Langganan Business Insight Hanya Rp 76.000 Setahun

Ombudsman pun mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera memastikan ketersediaan stok minyak goreng dengan harga eceran tertinggi HET sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022. 

Baca Juga: Kata Satgas Pangan Polri, Ini Penyebab Stok Minyak Goreng Kosong di Minimarket

"Ada masyarakat yang sulit mendapatkan minyak goreng dengan harga sesuai regulasi memang bisa terjadi karena ada delay (keterlambatan) antara penetapan regulasi dengan pelaksanaan di lapangan karena melibatkan kesiapan produsen dalam melakukan distribusi," ujar Yeka.

Permendag No 6/2022 menyebutkan, HET minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan kemasan premium Rp 14.000 per liter. Kebijakan HET ini berlaku mulai 1 Februari 2022.

"Pantauan kami di Aceh, harga minyak goreng masih di kisaran Rp 18.000 per liter, Sumatra Utara Rp 19.000 per liter, Sumatra Barat Rp 18.000 per liter, Kalimantan Timur Rp 23.000 per liter, Jawa Barat Rp 22.000 per liter," ujar Yeka.

Baca Juga: Stok Minyak Goreng di Ritel Modern Masih Langka

Untuk itu, Yeka menyampaikan beberapa masukan kepada Pemerintah. Misalnya, membentuk satuan tugas untuk menangani keluhan masyarakat terkait sulitnya mengakses minyak goreng dengan harga sesuai HET. 

Kemudian, Ombudsman juga membuka wacana kemungkinan pembukaan kesempatan bagi badan usaha milik negara (BUMN) untuk menangani 10%-15% kebutuhan pasar terhadap minyak goreng.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan menjelaskan, belum stabilnya harga minyak goreng di pasaran lantaran  distribusinya belum lancar. 

"Saat ini sudah mulai berlangsung distribusinya, dan saya pastikan minggu ini dari Aceh hingga Papua sudah mulai mendapat pasokan minyak goreng. Masyarakat dihimbau untuk tidak perlu panik dalam membeli," janjinya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News