KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri BUMN Erick Thohir menilai penting peran industri pupuk dalam urusan ketahanan pangan. Kementerian BUMN pun menetapkan peta jalan, kolaborasi, dan aliansi strategis yang berkelanjutan dari beberapa BUMN yang berkepentingan dalam penyediaan pupuk berkualitas yang meningkatkan produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan, termasuk untuk PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai induk perusahaan PT Pupuk Kaltim (PKT).

Saking pentingnya pupuk, topik ketersediaan stok pupuk nasional menjadi salah satu kunci dalam pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat momen pembukaan KTT G20 di Bali pada Selasa, 15 November 2022 lalu.

Dalam penyampaiannya, Presiden Jokowi menyebut bahwa permasalahan soal pupuk tidak bisa disepelekan. Hal ini perlu diambil langkah konkrit untuk menjamin stok pupuk tercukupi dengan harga terjangkau. Sehingga tahun depan kondisi gagal panen diharapkan bisa terhindar dan ketahanan pangan  tetap terjaga.

Sebagai informasi, lima anak perusahaan Pupuk Indonesia tercatat dapat menghasilkan total 14.012.500 ton pupuk per tahun yang terdiri dari NPK, SP-36, UREA, ZA, dan ZK, serta menghasilkan produk non pupuk seperti Amoniak, Asam Fosfat, Asam Sulfat yang berjumlah total 8.694.000 ton per tahun.

Baca Juga: Kerawanan Pangan Jadi Perhatian Khusus G20, Beragam Inisiatif Kebijakan Disiapkan

Berdasarkan data terbaru per tanggal 15 November 2022, stok pupuk bersubsidi PT Pupuk Indonesia untuk jenis Urea dan NPK saat ini tercatat sebanyak 720.552 ton dengan rincian pupuk Urea sebanyak 437.770 ton dan pupuk NPK sebanyak 282.782 ton.

Selain penyediaan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga terus meningkatkan ketersediaan pupuk dengan memperluas kios pupuk non-subsidi.  

Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman mengatakan, Pupuk Indonesia akan memenuhi kebutuhan pupuk petani dengan menjaga harga pupuk komersial atau non subsidi tetap terjangkau. Selain itu, perusahaan itu juga berusaha menetapkan harga di bawah dari harga pasaran internasional.

“Pupuk Indonesia juga siap memenuhi kebutuhan pupuk petani sesuai dengan penugasan pemerintah serta mendistribusikannya kepada petani yang berhak,” ujar Bakir  dalam keterangan resminya, Jumat (18/11).

PKT memastikan produksi dan distribusi pupuk aman selama periode Musim Tanam Pertama 2023 (Maret-April 2023). Per tanggal 15 November 2022, sebanyak 105.070 ton stok pupuk urea bersubsidi dan 6.033 ton NPK formula khusus, serta 172.959 ton pupuk urea non subsidi dan 42.014 NPK non subsidi telah tersedia di gudang-gudang PKT yang tersebar di sejumlah wilayah tanggung jawab perusahaan.

PKT bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di delapan wilayah, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat.

“Karena itu, sesuai dengan komitmennya sejak awal, untuk menyukseskan musim tanam perdana tahun depan, sekaligus untuk meminimalisir dampak krisis pangan yang diprediksi akan terjadi,” kata Bakir.

PKT berupaya akan terus memonitor dan memastikan ketersediaan stok dan distribusi pupuk. Dari jumlah stok pupuk nasional yang tersedia, PKT menyediakan stok pupuk urea bersubsidi sebanyak 24 persen, pupuk subsidi NPK formula khusus sebanyak 100% serta pupuk urea non subsidi sebanyak 35% dan NPK formula khusus non subsidi sebanyak 36%.

Sementara terkait distribusi pupuk, hingga tanggal 15 November, PKT telah menyalurkan 551.271 ton pupuk urea bersubsidi dan 9.100 ton pupuk NPK bersubsidi. Selain itu, PKT juga telah menyiapkan 214.973 ton pupuk non subsidi di seluruh wilayah pemasaran untuk memenuhi kebutuhan  petani yang membutuhkan.

Direktur Utama PKT Rahmad Pribadi menyebut, PKT telah menyesuaikan produksi dan sekaligus juga memodifikasi sedemikian rupa agar penyaluran pupuk dapat berjalan tanpa hambatan.

Selain memastikan stok dan distribusi pupuk aman untuk tahun depan, PKT juga tetap berkomitmen untuk melaksanakan ragam program edukasi bagi masyarakat, terutama untuk penggunaan pupuk non subsidi.

Inovasi tersebut antara lain dikemas dalam program Mari Kita Majukan Usaha Rakyat (MAKMUR) dan Agrosolution. Lewat program MAKMUR, di pertengahan Oktober 2022, jumlah petani yang terlibat tercatat melebihi target yang ditentukan untuk tahun ini yakni sebanyak 26.588 petani.  

“Tak cuma fokus pada produksi saja, tapi kami juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan petani tercukupi,” kata Rahmad.

Baca Juga: Dorong Ketahanan Pangan, Kementerian BUMN Andalkan Peran Pupuk Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat