JAKARTA. Wacana boikot pembayaran pajak yang disuarakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Musyawarah Nasional dan Konfrensi Besar NU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, akhir pekan lalu, bisa membahayakan dan bahkan menghancurkan Indonesia. Darussalam, pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia, berpendapat, kalau rencana boikot itu jadi dilaksanakan oleh warga Nahdliyin, pengikut NU, bukan tidak mungkin separo "nyawa" negara kita hilang. Sebab, lebih dari 70% pendapatan negara berasal dari pajak. Contoh, dalam RAPBN 2013, total penerimaan negara kita mencapai Rp 1.507, 7 triliun. Sebanyak Rp 1.178,9 triliun atau sekitar 80% di antaranya berasal dari pemasukan sektor perpajakan.
Stop bayar pajak, ekonomi Indonesia bisa terhenti
JAKARTA. Wacana boikot pembayaran pajak yang disuarakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Musyawarah Nasional dan Konfrensi Besar NU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, akhir pekan lalu, bisa membahayakan dan bahkan menghancurkan Indonesia. Darussalam, pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia, berpendapat, kalau rencana boikot itu jadi dilaksanakan oleh warga Nahdliyin, pengikut NU, bukan tidak mungkin separo "nyawa" negara kita hilang. Sebab, lebih dari 70% pendapatan negara berasal dari pajak. Contoh, dalam RAPBN 2013, total penerimaan negara kita mencapai Rp 1.507, 7 triliun. Sebanyak Rp 1.178,9 triliun atau sekitar 80% di antaranya berasal dari pemasukan sektor perpajakan.